Edi Endi Jadi Pimpinan Sementara DPRD Mabar

berbagi di:
whatsapp-image-2019-08-30-at-09-12-34

Edistasius Endi saat serah terima palu sidang Pimpinan DPRD dari Ketua DPRD Manggarai Barat, Blasius Jeramun. Foto: Gerasimos Satria/VN

 

 

Gerasimos Satria

Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur, hasil Pemilihan Umum 2019 dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan untuk masa bakti 2019-2024, Jumat (30/8) di kantor DPRD Mabar.

Ketua DPD Partai NasDem Mabar Edistasius Endi menduduki jabatan Ketua DPRD Mabar sementara sedangkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Barat, Darius Angkur ditunjuk sebagai Wakil Pimpinan DPRD Mabar sementara.

Dalam sambutannya, Endi mengatakan anggota DPRD memiliki tanggungjawab besar sebagai wakil rakyat. Dalam Pemilu 2019 lalu tidak ada calon legislatif yang kalah dan menang. Anggota DPRD yang dilantik harus benar-benar berjuang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Mabar.

Dia juga menyoroti banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar seperti proses Perizinan Satu Pintu. Investor yang mau berinvestasi merasa dipersulit dalam mengurus dokomen perizinan di Mabar.

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Sementara, Edistasius Endi saat menyampaikan sambutan perdana pada acara pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Foto: Gerasimos Satria/VN
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Sementara, Edistasius Endi saat menyampaikan sambutan perdana pada acara pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Foto: Gerasimos Satria/VN

Endi juga meminta Pemkab Mabar serius menyelesaikan masalah yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat seperti  pemenuhan air bersih, sampah, infrastruktur jalan ke desa, parkir dan tata ruang kota yang saat ini belum memiliki payung hukum.

“Konsep Satu Pintu dalam mengurus dokumen perizinan tidak boleh ada KKN. Masyarakat harus penuhi kebutuhan air minum bersih dan parkir yang belum terurus dengan baik,” tegas Endi.

Dia juga meminta para anggota DPRD Mabar yang baru dilantik untuk menjaga marwah lembaga DPRD. Anggota DPRD harus menjunjung tinggi prinsip yaitu akuntabel, profesional dan proporsional. Lembaga dewan harus siap menerima seluruh kritikan dari semua elemen seperti LSM, rohaniwan, partai politik dan pers.

Sementara Bupati Mabar Agustinus Ch Dula dalam sambutanya menyampaikan kedudukan DPRD setara dengan kepala daerah, sehingga memiliki tanggungjawab yang sama untuk mensejaterakan masyarakat di Mabar. Anggota DPRD yang dilantik  tidak boleh mencederai apa yang menjadi kepercayaan masyarakat Mabar.

“DPRD dituntut aktif menyuarakan kebutuhan dan harapan aspirasi rakyat. Fungsi DPRD sebagai wakil rakyat di lembaga dewan harus dijalankan,”ujar Gusti Dula. (bev/ol)