Editorial : Butuh Amunisi Baru Melawan Korupsi

berbagi di:
ilustrasi korupsi

 

 

 

Operasi tangkap tangan oleh KPK tak pernah kehabisan mangsa. Awal pekan ini, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipergoki menerima suap. Belum juga sepekan berlalu, Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono tertangkap tangan menerima suap.

 

 

 

Uang terduga hasil suap atau gratifikasi yang disita dari Tonny Budiono tidak kurang dari Rp 20,74 miliar. Jumlah itu disebut-sebut sebagai hasil sitaan tangkap tangan terbesar oleh KPK. Sitaan terdiri atas uang tunai Rp 18,9 miliar yang tersimpan dalam 33 tas, ditambah kartu ATM dengan sisa saldo Rp 1,174 miliar.

 

 

Yang membuat geleng-geleng kepala, Tonny mengaku uang di 33 tas itu dikumpulkannya sejak 2016 dari berbagai proyek. Padahal, baru pada Oktober tahun lalu, polisi menggerebek Kantor Kementerian Perhubungan dan menangkap tangan sejumlah pelaku pungli. Kala itu, Presiden Jokowi langsung mendatangi lokasi dan melontarkan peringatan keras bagi segenap aparat negara agar tidak main-main dengan uang rakyat.

 

 

Dari peristiwa itu terbentuk Satgas Sapu Bersih Pungli di Pusat dan seluruh daerah. Seperti kerbau bebal, oknum pejabat Kemenhub tak peduli peringatan Presiden. Dia bersama mitra kejahatannya memainkan modus transaksi suap yang tergolong baru.

 

 

Suap atau gratifikasi disetor ke rekening yang diduga menggunakan nama fiktif. Tonny Budiono mengakses dana itu dengan kartu ATM yang diserahkan kepadanya. Kita mengapresiasi kerja keras KPK yang mampu mengendus kejahatan dengan modus baru itu.

 

 

Meski begitu, operasi yang terus-menerus membuahkan hasil sekaligus menunjukkan betapa pelaku korupsi sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman hukuman. Mereka terus melaksanakan aksi menggerogoti uang negara. Kalaupun toh apes tertangkap, masih ada kemungkinan mendapat hukuman ringan seperti rata-rata vonis palu hakim di pengadilan tindak pidana korupsi.

 

 

Terpidana korupsi tinggal menjalani hukuman dan begitu keluar penjara, uang masih berlimpah. Masyarakat dan tetangga pun pemaaf. Sekadan tak ada aib yang tersisa. Hidup pun masih sejahtera.

 

 

Wajar bila koruptor merajalela. Mau sampai kapan terus begitu? Lambat laun kita sadari bahwa KPK seperti kapal tunggal yang menjaring ikan di samudera luas.

 

 

Ini saatnya mengumpulkan para ahli untuk duduk bersama memikirkan terobosan baru, mencari solusi paling efektif memberantas korupsi. Yaitu dengan rumusan hukuman yang paling menjerakan. Mulai sanksi materi, fisik, hingga sanksi sosial. Negeri ini perlu amunisi baru dalam perang melawan korupsi!