Editorial: Disiplin TNI Tegak Lurus

berbagi di:
foto-hal-02-prajurit-tni-membawa-bendera-merah-putih-saat-tiba-di-lanud-el-tari-kupang-di-sambut-adat-natoni-sebelum-di-bawa-ke-kantor-gubernurselasa02-10-nahor-fatbanu-2

Tanpa disiplin yang ketat, militer tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang suka-suka menggunakan mesin perang. Karena itulah, disiplin TNI harus tegak lurus.

 
Disiplin merupakan napas kehidupan bagi prajurit TNI. Salah satu lafal sumpah prajurit ialah memegang teguh disiplin keprajuritan.

Karakter disiplin militer berbeda dengan kode etik pada profesi-profesi lainnya. Perbedaan utama ialah disiplin militer diatur dengan undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Disiplin prajurit yang dimaksud dalam UU itu ialah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.

Peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer, antara lain, setiap prajurit bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh keluarganya. Karena itulah, prajurit TNI bisa dikenai hukuman disiplin ketika ia membiarkan istrinya melanggar hukum.

Tiga anggota TNI dikenai sanksi karena istri mereka membuat status bernuansa ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial terkait dengan penyerangan yang dialami Wiranto, Menko Polhukam.

Ketiga anggota TNI yang mendapat sanksi itu ialah Dandim 1417/Kendari Kolonel (Kav) Hendi Suhendi, anggota Detasemen Kavaleri Berkuda Sersan Dua Z, dan anggota Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Muljono Surabaya, Peltu YNS.

Hendi dilepas dari posisinya sebagai Dandim 1417/Kendari, Sabtu (12/10). Ia selanjutnya ditahan selama 14 hari. Dua prajurit lainnya juga dibebastugaskan. Istri mereka akan dijerat dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan disiplin TNI ini patut diapresiasi. Tercermin kuatnya kemauan pimpinan TNI untuk menegakkan aturan sekaligus mencegah prajurit terpapar paham radikal. Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut sekitar 3% prajurit TNI terpapar radikalisme dan tak setuju Pancasila sebagai ideologi negara.

Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan terkait dengan literasi digital di lingkungan TNI. Literasi digital hendaknya dilakukan terus-menerus kepada prajurit. Setiap prajurit berkewajiban untuk mengingatkan dan membimbing keluarganya agar tidak membuat postingan yang mengandung hoaks.

Postingan istri yang berakibat buruk terhadap karir suami di lingkungan TNI hendaknya yang pertama dan terakhir. Jangan ada lagi korban.

Penegakan disiplin bagi militer mutlak dilakukan karena ia diperlengkapi dengan mesin perang yang bertujuan membunuh musuh. Tanpa disiplin yang ketat, militer tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang suka-suka menggunakan mesin perang. Karena itulah, disiplin TNI harus tegak lurus.