Editorial: Etika Koalisi dan Oposisi

berbagi di:
tak-mudik-presiden-jokowi-lebaran-di-jakarta_m_140106

Elok nian bila koalisi ataupun oposisi dibangun di atas landasan ideologis sehingga basis koalisi ataupun oposisi lebih pada kesamaan kepentingan, visi dan haluan politik tentang Indonesia yang lebih baik.

 

 

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kemarin. Jokowi mengajak lawan politiknya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk bersama-sama membangun bangsa.

Ajakan ini patut diapresiasi sebab sebagai negara besar, Indonesia tidak bisa dibangun hanya oleh partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Negeri ini juga sangat membutuhkan kehadiran partai-partai di luar pemerintahan alias oposisi.

Oposisi berfungsi untuk melihat apa yang tidak dilihat pemerintah dan mendengar apa yang tidak didengar pemerintah. Jika semua partai politik yang punya kursi di DPR diajak bergabung dengan pemerintah, tidak ada lagi partai di DPR yang berfungsi untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah sembari menawarkan ide-ide alternatif membangun bangsa.

Demokrasi yang sehat membutuhkan kekuatan oposisi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan. Akan tetapi, yang diharapkan itu ialah oposisi yang kritis dan konstruktif.

Seandainya Jokowi-Amin mengajak bergabung satu-dua partai oposisi ke dalam kabinet, ajakan itu semata-mata demi persatuan bangsa. Jujur diakui bahwa pertarungan dalam pemilu telah menyebabkan polarisasi dan luka mendalam. Bergabung dalam kabinet bisa dianggap sebagai obat mujarab merekatkan dan menyembuhkan luka yang mendalam itu.

Berkoalisi mendukung pemerintah atau menjadi oposisi kritis dan konstruktif sesungguhnya sama-sama pilihan yang mulia. Harus tegas dikatakan bahwa merupakan dosa sejarah jika seluruh parpol bergabung dengan pemerintahan. Disebut dosa sejarah karena membiarkan pemerintahan berjalan tanpa pengawasan.

Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang relatif kuat agar kebijakan pemerintah bisa dikritisi dan dikoreksi di parlemen. Begitu juga dengan koalisi pendukung pemerintah yang terlampau tambun, pada satu sisi menguatkan posisi pemerintah, tapi di sisi lain kurang lincah bergerak.

Tugas partai politik yang tidak kalah beratnya ialah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun etika dan budaya politik itulah yang diabaikan dengan kesadaran penuh selama ini.

Etika dan budaya politik diabaikan jika ada partai dalam koalisi berkelakuan oposisi bahkan melebihi oposisi melalui fraksinya di DPR. Oposisi yang selalu nyinyir terhadap setiap kebijakan pemerintah juga mengabaikan etika dan budaya politik.

Elok nian bila koalisi ataupun oposisi dibangun di atas landasan ideologis sehingga basis koalisi ataupun oposisi lebih pada kesamaan kepentingan, visi dan haluan politik tentang Indonesia yang lebih baik. Di atas landasan yang kukuh itulah etika dan budaya politik koalisi dan oposisi disemaikan.