Editorial: Gagal Tetapkan APBD Kesalahan Siapa?

berbagi di:
APBD 2017 Langgar Permendagri

 

 

 

Ada fakta yang menyembul dari kegagalan tiga kabupaten di NTT (TTS, TTU, dan Rote Ndao) menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020, tepat waktu. Ternyata, para kepala daerah (Bupati dan Wabup) susah menemukan kata sepakat dengan DPRD setempat.

Di TTS, Dewan marah karena Bupati Epy Tahun tidak menghadiri sidang paripurna penetapan APBD 2020 pada Senin (23/12/2019). Di TTU, Dewan mencurigai pemerintahan Bupati Ray Fernandes karena rancangan anggaran yang sudah dibahas bersama dalam Badan Anggaran, berubah angka dari posnya hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Bahkan Bupati nyaris adu jotos dengan anggota Dewan usai sidang, Senin (4/11/2019).

Sedangkan di Rote, Wabup Stef Saek dan Sekda Jonas Selly walk out saat sidang paripurna Selasa (17/12/2019) lantaran usulan pembiayaan bagi Tim Pencepatan Pembangunan dicoret Dewan.

Mengapa susah bersepakat? Fakta bahwa pembahasan anggaran pemerintah di NTT selepas suksesi pemilihan kepala daerah, masih diselimuti aura pertarungan politik, tak terbantahkan. Diakui atau tidak, nuansa politisnya masih sangat kental, bahkan belum mencair!

Akibatnya, pembahasan anggaran tak lebih dari ajang koreksi super ketat dan adu argumentasi maha sengit antara kedua belah pihak yang sama-sama punya tugas pokok sebagai pelayan rakyat ini.

Kesulitan karena mereka menggenggam erat pada kewenangan yang dimiliki. Dewan yang oleh undang-undang dilengkapi dengan Fungsi Anggaran (kewenangan penuh mengawasi anggaran daerah), mengoreksi detail rancangan anggaran yang disodorkan pemerintah.
Sedangkan pemerintah punya senjata pamungkas bernama UU Pengelolaan Anggaran Daerah yang memberi wewenang untuk menggunakan APBD tahun sebelumnya jika APBD TA tahun berikutnya, gagal ditetapkan.

Kesulitan menjadi tambah kritis karena dalam memainkan dua kutub kewenangan itu, sama-sama berkeras bahwa yang diperjuangkan adalah
kepentingan-kepentingan rakyat (publik). Betapa kuatnya gaya tarik menarik kedua kutub yang sama-sama dipilih rakyat itu.

Miris memang. Karena kedua belah pihak paham dan tahu bahwa jika APBD gagal ditetapkan, maka pembangunan di daerah harus menggunakan APBD tahun sebelumnya yang jumlah sangat terbatas. Termasuk anggaran puluhan miliar rupiah Pemerintah Pusat dari program-program TA 2020.

Memang, tidak sedikit yang meminta agar ada sanksi lebih tegas dari Pemerintah Pusat terhadap daerah yang gagal menetapkan APBD. Lebih berat dari sekadar tidak digaji selama enam bulan bagi kepala daerah maupun DPRD.

Bagi kita, sanksi seberat apapun tak bakal membuat jera. Apalagi, tidak ada yang dilanggar dalam tahapan-tahapan itu. Kepala daerah dan Dewan sama-sama berjalan dalam koridor aturan dan kewenangan yang diamanatkan kepada mereka.

Sehingga yang perlu dilakukan adalah, menggugah hati nurani para kepala daerah dan Dewan, agar secepatnya sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat. Bukan sebaliknya, menjadi batu sandungan. Perdebatan setajam apapun, bukanlah tabu apalagi dilarang dalam ruang demokrasi di NTT. Namun, hendaknya diselesaikan dengan mufakat dan wajib hukumnya tercipta kata sepakat demi kepentingan rakyat.

Semoga pengalaman tiga kabupaten ini tidak terulang lagi di tahun-tahun selanjutnya.