Editorial: Judicial Review atau Legislative Review

berbagi di:
images

Pilihan judicial review atau legislative review yang sama-sama konstitusional itu menerminkan bangsa ini sudah dewasa berdemokrasi, bukan bangsa yang suka memaksakan kehendak apalagi memaksa-maksa Presiden menerbitkan perppu.

 

 

Konstitusi memberikan tiga kewenangan kepada Presiden dalam proses legislasi. Pertama, DPR dan pemerintah menyetujui bersama setiap rancangan undang-undang (RUU). Tidak satu pun undang-undang disahkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Kedua, Presiden boleh tidak meneken RUU hingga melewati batas waktu 30 hari, yakni setelah RUU tersebut disetujui bersama DPR dan pemerintah. Ketiga, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Dalam hal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo sudah menggunakan kewenangannya yang pertama. DPR bersama pemerintah telah menyetujui revisi UU KPK menjadi undang-undang pada 17 September.

Kewenangan kedua belum digunakan Presiden. Hingga hari ini, Presiden belum meneken revisi UU KPK sehingga belum ada nomornya dan belum dicatatkan di Lembaran Negara. Meski demikian, apabila Presiden tidak meneken, UU KPK hasil revisi tetap berlaku dalam 30 hari sejak disahkan, atau berlaku otomatis menjadi UU pada 18 Oktober.

Tinggal satu lagi kewenangan legislasi Presiden terkait dengan revisi UU KPK, yakni menerbitkan perppu. Sejauh ini, Presiden masih mempertimbangkan secara saksama atas usulan menerbitkan perppu. Memang, sebaiknya Presiden tidak perlu buru-buru menerbitkannya.

Perlukah Presiden menerbitkan perppu pada saat revisi UU KPK sedang dilakukan judicial review di MK? Sidang perdana judicial review revisi UU KPK di MK sudah digelar pada 30 September dan sidang dilanjutkan lagi pada 14 Oktober.

Harus tegas dikatakan bahwa saat ini tidak ada urgensi menerbitkan perppu karena tidak ada kondisi yang memaksa seperti yang disebutkan dalam kriteria MK. Sudahlah, lupakan saja perppu, fokus pada penyelesaian melalui judicial review di MK.

Akan tetapi, judicial review belumlah mulus karena UU KPK hasil revisi belum diberi nomor dan belum dicatatkan di Lembaran Negara. Kini, muncul persoalan lain terkait dengan kesalahan ketik dalam naskah RUU yang dikirim DPR ke Presiden. Dalam naskah UU KPK Pasal 29 huruf e tertulis ‘Berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan’.

Bagimana caranya DPR sekarang memperbaiki kesalahan ’50 ditulis empat puluh’ yang merupakan produk DPR sebelumnya? Melalui forum apa DPR memperbaiki kesalahan itu, sementara alat kelengkapan dewan belum semuanya terbentuk? Itulah persoalan formal legalitas dan legitimasi UU KPK yang jika tidak diteken Presiden berlaku otomatis 11 hari lagi.

Jalan yang paling elok dalam ketatanegaraan ialah siapa yang membuat dia bisa mencabut. Dalam perspektif itulah patut dipertimbangkan menyelesaikan kontroversi UU KPK melalui legislative review. DPR dan Presiden bisa merevisi lagi UU KPK untuk menampung aspirasi masyarakat dalam waktu singkat. Bukankah revisi UU KPK hanya dibahas selama 13 hari sejak resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR?

Pilihan judicial review atau legislative review yang sama-sama konstitusional itu menerminkan bangsa ini sudah dewasa berdemokrasi, bukan bangsa yang suka memaksakan kehendak apalagi memaksa-maksa Presiden menerbitkan perppu.