Editorial : Kerumunan Massa sudah Meresahkan

berbagi di:
foto-hal-02-habib-rizieg-panta-lobang

Pencegahan dan pembubaran kerumunan sekaligus membuktikan negara tidak pernah tunduk pada tekanan massa dari mana pun ia berasal.

 

 
Penambahan kasus harian covid-19 kembali melonjak pada akhir pekan lalu. Satgas Penanganan Covid- 19 menyebutkan bahwa pada Jumat (13/11), angkanya menembus 5.444 kasus, rekor tertinggi dari penambahan-penambahan yang pernah ada.

Itu sebabnya, penegakan protokol kesehatan tidak boleh ditawar-tawar lagi, terutama terkait dengan menjaga jarak. Sangat kasatmata belakangan ini bahwa menjaga jarak tidak lagi diindahkan, dilanggar sesuka-sukanya, suka-suka pula orang membuat kerumunan.

Kerumunan massa dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan malah dipertontonkan tanpa malu-malu lagi. Ironisnya, pemeritah daerah yang sebelumnya selalu bertindak tegas tanpa kompromi, tiba-tiba saja tidak berdaya mencegah apalagi membubarkannya.

Harus tegas dikatakan bahwa mencegah dan membubarkan kerumunan massa jauh lebih efektif untuk mengendalikan penularan covid-19 ketimbang menjatuhkan sanksi denda setelah kerumunan terjadi. Sanksi seperti itu sama sekali tidak berguna, hanya mau makan puji seakan-akan sudah bertindak tegas.

Kapolri Jenderal Idham Azis di Jakarta, Sabtu (14/11), mengimbau semua pihak agar mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan massa.

Juru Bicara Satgas Penangan Covid-19 Wiku Adisasmito juga mengimbau masyarakat untuk mencegah kerumunan di ruang publik. Jangan sekali-kali melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa.

Kapolri dan Satgas Covid-19 patut diapresiasi karena telah mengeluarkan imbauan untuk mencegah terjadinya kerumunan massa. Akan tetapi, tegas pula dikatakan bahwa imbauan saja belumlah cukup. Harus ada tindakan nyata untuk mencegah dan membubarkan kerumunan massa.

Tindakan nyata pihak berwajib sangat penting untuk mengamankan keputusan presiden perihal penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat covid-19.

Penetapan status darurat kesehatan itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Status darurat kesehatan dan PSBB belum dicabut. Sejauh ini, pelajar dan mahasiswa masih setia belajar dari rumah, sebagian besar pekerjaan kantor juga dilakukan di rumah, dan masyarakat pun konsisten beribadah di rumah. Mereka yang konsisten itu patut diapresiasi.

Sudah sembilan bulan lamanya seluruh daya upaya bangsa ini dikerahkan untuk mencegah penularan covid-19. Tak sedikit tenaga medis bertaruh nyawa untuk melawan covid-19. Semua itu sia-sia saja jika kerumunan massa tetap saja dibiarkan.

Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Karena itu kepolisian dan satgas jangan pernah ragu mencegah terjadinya kerumunan massa yang sudah meresahkan masyarakat. Pencegahan dan pembubaran kerumunan sekaligus membuktikan negara tidak pernah tunduk pada tekanan massa dari mana pun ia berasal.