Editorial: Kota Kupang “Ingin” PSBB

berbagi di:
psbb

Ujung tombaknya PSBB ialah aparat Pemerintah Kota, dengan perilaku warga sebagai kata kuncinya. PSBB memerlukan penegakkan aturan secara tegas di lapangan. Tanpa penegakan disiplin, masyarakat tetap acuh tak acuh dan abai.

 

 

Rabu 6 Juli 2021, Pemerintah Pusat, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan akan diberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) khusus di Jawa dan Bali mulai awal pekan depan. Keputusan itu diambil lantaran laju penularan covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat di awal tahun ini.

Di Provinsi NTT, sejumlah kepala daerah beranggapan PSBB belum saatnya diberlakukan di wilayahnya karena dua alasan. Pertama; penularan Covid-19 belum seganas daerah Jawa-Bali, dan kedua; PSBB akan mengganggu perekonomian setempat karena faktanya pertumbuhan ekonomi dan daya beli kabupaten-kabupaten baru merangkak naik dan membaik.

Sedikit beda adalah kondisi di Kota Kupang. Di ibukota Provinsi NTT ini, laju penularan korona semakin mengkhawatirkan.

Hingga Kamis, 7 Januari 2021, tingkat penularan atau positivity rate telah menyentuh 21 persen atau lima kali batas aman yang ditetapkan WHO (5 persen).

Pemerintah Kota Kupang akhirnya mengumumkan rencana penerapan PSBB pada 11 Januari 2021 mendatang.
Belum diketahui pasti, apakah syarat Penerapan PSBB seperti yang diwajibkan PP Nomor 21 Tahun 2020 (termasuk izin Menteri Kesehatan) sudah dipenuhi atau belum, namun Pemkot hanya membatasi kegiatan di sektor-sektor yang melibatkan kerumunan dan melibatkan banyak orang. Sedangkan sektor-sektor esensial seperti transportasi laut, udara, dan ekonomi lainnya, tidak.

Pembatasan hanya sebatas tutup-buka pasar tradisional, pusat perbelanjaan, mall, restoran, dan rumah makan, serta tempat hiburan malam. Dan menyusul acara pesta-pesta.

Pasar hanya diperbolehkan buka selama enam jam sehari pagi dan sore. Pusat-pusat pembelanjaan wajib tutup pukul 19.00 Wita sedangkan restoran dan rumah makan buka sampai pukul 20.00 Wita. Pengaturan work from home dan work from office aparat pemerintah yang selama ini berjalan, akan diperketat.

Ujung tombaknya dari PSBB ialah aparat Pemerintah Kota dengan perilaku masyarakat sebagai kata kuncinya. PSBB memerlukan penegakkan aturan secara tegas di lapangan. Tanpa penegakan disiplin, masyarakat tetap acuh tak acuh dan abai.
Razia masker, tempat cuci tangan oleh aparat kepolisian dan Pol PP di tempat-tempat berkerumun, seperti kafe-kafe, restoran, dan jalanan harus ditingkatkan intensitasnya.

Selain itu, pendeteksian dan penelusuran warga kota yang keluar masuk dari Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau atau Bolok, sudah waktunya digalakkan dan ditingkatkan.

Siapapun yang masuk Kota Kupang, ASN, pengusaha, DPRD, mahasiswa, atau siapa saja yang baru tiba di Kota Kupang, wajib melalui pemeriksaan dan pengecekan ketat dan bila dimungkinkan wajib melalui isolasi mandiri sebelum beraktivitas kembali di kantor maupun di muka umum.

Upaya memutus mata rantai penularan lewat transmisi lokal di Kota Kupang memang harus pantang kendur. Pemerintah harus menjadi motor, meskipun pada akhirnya keberhasilan PSBB ada di tangan setiap pribadi, setiap masyarakat sendiri.