Editorial: KPK Tolak Sidak Ombudsman

berbagi di:
kpk

Penolakan KPK atas sidak Ombudsman ialah contoh buruk, sangat buruk, dalam membangun relasi yang bermartabat di antara sesama lembaga negara. Adakah KPK takut terkena OTT pelayanan publik bobrok dalam sidak Ombudsman?

 
Rumah Tahanan Kelas 1 KPK menolak inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia pada Jumat (7/6). Penolakan itu patut disesalkan karena mencerminkan sikap KPK yang tidak mau diawasi dalam hal pelayanan publik.

Kepatuhan menerima pengawasan Ombudsman berupa sidak sesungguhnya juga mencerminkan ketaatan kepada hukum, sebab Ombudsman ialah satu-satunya lembaga negara pemegang otoritas pengawasan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

KPK, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 juga dinyatakan sebagai lembaga negara yang mandiri. Akan tetapi, tidak ada satu pun pasal dalam UU yang melarang Ombusdman mengawasi pelayanan publik di KPK. Satu-satunya yang dilarang bagi Ombudsman ialah dalam melaksanakan kewenangan, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

Sama seperti KPK, Ombudsman lahir dari rahim reformasi. Sebelum reformasi, penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktik malaadministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itulah KPK dan Ombudsman dibentuk dengan kesadaran penuh untuk memberantas praktik tidak terpuji.

Ada titik singgung tugas Ombudsman dan KPK yaitu sama-sama menciptakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hanya saja fokus Ombudsman pada pelayanan publik, sedangkan fokus KPK pada pemberantasan korupsi.

Sidak Ombudsman ke Rutan KPK hanyalah salah satu instrumen untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara optimal.
Objek sidak Ombudsman saat itu di bidang transportasi, bidang kesehatan, dan bidang penegakan hukum.

Semula tim sidak Ombudsman yang dipimpin Adrianus Meliala sudah masuk ke halaman rutan. Namun, mereka diminta keluar dan menunggu di depan pagar. Setelah menunggu selama hampir setengah jam, rombongan Ombudsman tetap tidak diperkenankan masuk hingga akhirnya mereka meninggalkan lokasi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang beralasan ada keterlambatan koordinasi sehingga pihaknya tak memberi izin. KPK baru memberi izin kepada Ombudman untuk melakukan sidak pada pukul 14.00 WIB. Izin KPK kepada Ombudsman yang datang setelah penolakan di awal bukan lagi sidak karena tak ada unsur dadakan. Kalau Ombudsman datang setelah diizinkan 4 jam kemudian, tentu KPK sudah mempersiapkan diri.

Mestinya KPK memahami betul esensi sidak karena KPK juga memiliki instrumen yang hampir sama, yaitu operasi tangkap tangan alias OTT. Persamaan antara sidak dan OTT terletak pada unsur dadakan, tanpa pemberitahuan. Tanpa instrumen sidak, Ombudsman tidak mengetahui fakta sesungguhnya mengenai pelayanan publik. Tanpa OTT, KPK tidak bisa menangkap tangan para koruptor.

Penolakan KPK atas sidak Ombudsman ialah contoh buruk, sangat buruk, dalam membangun relasi yang bermartabat di antara sesama lembaga negara. Adakah KPK takut terkena OTT pelayanan publik bobrok dalam sidak Ombudsman?