Editorial: Mematikan Bibit Korupsi

berbagi di:
stop korupsi

Ibarat jamu, pahitnya hasil survei integritas di lingkungan pemerintahan tidak boleh membuat kita hilang semangat. Sebaliknya, jamu pahit itu harus bisa menjadi penambah vitalitas untuk mematikan bibit-bibit korupsi di internal instansi negara.

 
Reformasi sudah berumur 21 tahun. Seumur itu pula semestinya birokrasi pemerintahan telah mereformasi diri. Kalau diibaratkan manusia, usia 21 tahun termasuk generasi milenial, generasi yang dicirikan kreatif, praktis, tapi juga kritis.

Namun, nyatanya meski seusia dengan kaum milenial, reformasi birokrasi di negeri ini belum mampu menampilkan kerja yang mencirikan milenial. Sisa-sisa pola pikir yang kolot, konvensional, dan berbelit, walaupun sudah banyak berkurang, masih menghinggapi kerja lembaga-lembaga pemerintahaan kita.

Lebih parah lagi, praktik nepotisme dan suap-menyuap yang tumbuh subur di zaman Orde Baru ternyata sampai saat ini masih Belum hilang. Bahkan, masih menjadi salah satu masalah terkait dengan integritas lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Itu bukan rumor. Setidaknya data soal itu tergambar dari hasil survei penilaian integritas (SPI) terbaru yang dirilis KPK. Dari situ terkuak, sekitar 25% responden internal (pegawai) pernah mendengar atau melihat adanya nepotisme dalam penerimaan pegawai. Kurang lebih 21% responden bahkan percaya bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di lembaga mereka.

Lewat survei itu juga terlihat bahwa budaya antikorupsi belum tumbuh kuat. Dua dari 10 pegawai yang menyaksikan atau sebagai pelapor praktik korupsi di unit kerja justru dikucilkan, diberi sanksi, atau karirnya dihambat. Itu tentu saja memunculkan ketidakpercayaan bahwa melaporkan korupsi akan mendapatkan perlindungan.

Di tengah perang kita melawan korupsi, hasil survei itu tentu saja terasa pahit. Rupanya memang betul bila ada yang berhipotesis jangan bermimpi memberangus korupsi pejabat pemerintah, terutama yang melibatkan pihak eksternal, kalau bibit-bibit praktik lancung di internal kelembagaan sendiri saja belum mampu kita matikan.

Di hilir, KPK mungkin menakutkan bagi sebagian koruptor dengan penindakannya. Akan tetapi, di hulu, sepertinya tangan KPK tak cukup panjang untuk menjangkaunya. Padahal, kalau aliran dari hulu bisa dimampatkan, sekurang-sekurangnya kita bisa berharap rembesan budaya korupsi yang mengalir ke hilir tidak akan besar.

Fakta itu juga mengonfirmasi bahwa desakan agar kerja komisi antirasuah di masa mendatang lebih memfokuskan pada sisi pencegahan memang punya alasan kuat. Sebagai publikasi dan ‘tontonan’, langkah pencegahan memang tak semenarik langkah-langkah penindakan. Namun, dalam hal efektivitas mematikan korupsi, langkah pencegahan sangat layak untuk diuji dan diadu.

Dengan konsep pencegahan yang lebih mutakhir, KPK bisa menjadi supervisi yang mumpuni bagi kementerian dan lembaga pemerintah untuk dapat membuat sistem atau program pencegahan korupsi di instansi masing-masing. Bagaimanapun, harus kita ingat, tugas pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab semua lembaga.

Ibarat jamu, pahitnya hasil survei integritas di lingkungan pemerintahan tidak boleh membuat kita hilang semangat. Sebaliknya, jamu pahit itu harus bisa menjadi penambah vitalitas untuk mematikan bibit-bibit korupsi di internal instansi negara. Kalau bibitnya sudah mati, kita punya harapan korupsi tak mudah tumbuh di Republik ini.