Editorial : Membangun Tertib Hukum

berbagi di:

Bersamaan dengan membangun budaya hukum, negara tidak boleh lalai menertibkan organisasi kemasyarakatan yang memaksakan kehendak dan meneror pihak-pihak yang dianggap berbeda pikiran.

 

 

 

Semua warga negara mestinya bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Akan tetapi, di dalam praktiknya masih ada pembiaran terhadap orang atau ormas yang do yan berada di atas hukum.

Pembiaran itu berjalan cukup lama sehingga muncul kesan bahwa negara tunduk dan tidak berdaya terhadap segelintir orang yang memiliki kekuatan massa.

Hukum pun dianggap pilih kasih. Kesan pilih kasih itu pupus seketika tatkala kepolisian berjanji akan bertindak tegas terhadap ormas yang berperilaku seperti preman.

Ditegaskan pula bahwa negara tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Kepolisian tidak sekadar mengumbar janji, tapi benar-benar merealisasikannya.

Proses penegakan hukum hari-hari ini di Polda Metro Jaya ialah salah satu bentuk realisasi janji tersebut. Proses itu butuh pengawasan masyarakat agar kepolisian tetap lurus, tidak bengkok-bengkok menegakkan hukum.

Penegakan hukum di negara yang menghargai supremasi hukum tidak dilakukan oleh pihak lain kecuali aparatur negara yang dibentuk dan dibiayai oleh negara.

Karena itu, tidak bisa dibenarkan penegakan hukum dilakukan oleh kelompok atau masyarakat sipil. Dalam perspektif supremasi hukum itulah patut diapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin bahwa hukum harus dipatuhi dan ditegakkan.

Hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara tanpa kecuali, termasuk mereka yang mengklaim memiliki kekuatan massa. Sebagai warga negara yang baik, mestinya, pemimpin massa berada di garda terdepan memberi teladan mematuhi hukum.

Sebaliknya kewajiban menegakkan hukum ada di tangan aparatur hukum, termasuk kepolisian, karena untuk itulah negara membiayainya.

Perintah Presiden Jokowi sangat tegas bahwa sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan, ini yang paling penting, aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Aparat hukum tidak boleh mundur atau menginjak rem atas proses hukum yang sedang berjalanan saat ini.

Proses itu harus berujung di pengadilan. Meski demikian, patut pula diingatkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum wajib mengikuti aturan hukum, menghormati hak asasi manusia, menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

Kesadaran hukum harus ditumbuhkan dalam diri warga dan aparat penegak hukum menuju terciptanya budaya hukum. Harus diingat bahwa budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di dalam masyarakat.

Salah satu bentuk nyata kepatuhan hukum ialah tidak mengambil jalan sendiri-sendiri atas proses hukum yang sedang berjalan. Jangan sekali-kali mengerahkan massa untuk menekan. Jika tidak setuju dengan penangkapan dan penahanan, misalnya, silakan menggunakan lembaga prapradilan untuk menyelesaikannya.

Eloknya lagi, sebagai wujud kepatuhan hukum, selama proses penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah. Artinya, orang yang ditangkap dan ditahan itu belum bersalah sampai hakim mengetukkan palunya.

Budaya sadar hukum akan menopang Indonesia sebagai negara hukum tetap kukuh berdiri. Berdiri kukuh karena masyarakat memiliki kesadaran untuk taat dan patuh kepada hukum ser ta menjadikan hukum sebagai panduan perilaku sosial.

Bersamaan dengan membangun budaya hukum, negara tidak boleh lalai menertibkan organisasi kemasyarakatan yang memaksakan kehendak dan meneror pihak-pihak yang dianggap berbeda pikiran.