Editorial : Menjaga Birokrat Tetap Sehat

berbagi di:
Pelantikan Pejabat Eselon I-IV Kemenhub (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Pelantikan Pejabat Eselon I-IV Kemenhub (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

 

Melakukan perubahan dari yang buruk ke yang baik bukanlah pekerjaan mudah. Yang jauh lebih sulit adalah mengubah sistem mutasi yang selama ini kental diwarnai unsur kedekatan dan bukan pertimbangan kepantasan dan kelayakan mengemban tugas dan fungsi suatu jabatan.

Perubahan ini menjadi mutlak dilakukan mengingat peran aparat birokrat amatlah vital sebagai unsur yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Baik atau buruknya tiga fungsi utama itu ada di tangan aparat birokrat.

Wakil Wali Kota Kupang Herman Man menghembuskan angin harapan, baik bagi warga maupun birokrat/pejabat. Bagi warga, Wakil Wali Kota di periode kedua itu menyentil ketimpangan mutasi sebelumnya. Diungkapkan bahwa mutasi sebelum-sebelumnya tidak mengacu pada daftar urutan kepangkatan. Bagi pejabat, Herman memberi harapan bahwa tak akan ada lagi pejabat yang antre ikut PIM, atau yang sudah lolos PIM namun tak dipercayakan jabatan.

Mutasi pejabat Pemkot memang masih belum dilakukan meski Wali Kota Jefri Riwu Kore dan Wakilnya, Herman Man sudah dilantik hampir dua bulan lalu. Pernyataan Herman yang kebagian tugas mengurus birokrasi itu selain membawa harapan baru. Juga angin segar di tengah seliweran kepentingan dan hiruk pikuk orang-orang yang mengaku berkeringat memenangkan Jefri-Herman dalam Pilwalkot dengan harapan mendapatkan balas jasa melalui mutasi.

Disebut angin segar karena di hampir semua sektor layanan publik, kinerja birokrasi masih jauh dari harapan. Itu disebabkan karena proses mutasi kental diwarnai politik balas jasa dan balas dendam. Kapasitas dan kemampuan pejabat hanyalah topeng formal untuk membungkus praktik kotor mutasi. Itu tabiat lama yang harus ditinggalkan.

Mutasi yang demikian menghasilkan birokrat yang cenderung berkarakter antagonistis. Mereka yang semestinya membantu kesulitan malah mempersulit warga. Mereka yang seharusnya menjadi abdi malah minta
dilayani.

Maka sejak dini kita patut mengingatkan kedua pemimpin Kota Kupang yang baru itu agar janji menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN itu harus diwujudkan melalui mutasi yang profesional.

Birokrasi Kota Kupang tak boleh kembali ke tabiat lama melalui bungkusan mutasi pemimpin baru. Birokrasi Kota Kupang yang anti KKN harus diwujudkan dalam artian yang sebenanya, dan bukan hanya sekadar bungkusan luar yang menopengi tabiat lama birokrasi.