Editorial: Permainan Parkir

berbagi di:
KIAN MARAK: Aktivitas travel liar di terminal bayangan Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang kian marak akhir-akhir ini. Tampak mobil berplat hitam parkir menunggu penumpang di pinggir Jalan Timor Raya, Minggu (15/1).

Stop main-main mengurus masalah parkir ini, karena masyarakat pun di titik tertentu bisa mengambil sikap radikal; mogok membayar retribusi parkir. Sebab, uang parkir lebih banyak singgah di kantong oknum ketimbang PAD.

 

 

Jika pengelolaan parkir di Kota Kupang diibaratkan sebagai permainan, maka biasanya para pemainnya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Setidaknya pernah terlibat dan melibatkan diri dalam kontestasi politik. Keterlibatan dalam ajang perebutan kekuasaan itu, ujung-ujung supaya bisa mengelola minimal satu titik lahan parkir.

Karena itu, setiap awal tahun selalu saja timbul masalah dalam hal penentuan pengelola lahan parkir. Masih ada dalam jejak digital, ketika memasuki awal 2019 lalu, puluhan pengelola parkir unjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang, dan DPRD Kota Kupang.

Unjuk rasa itu menuntut keadilan dalam penentuan pengelola parkir. Waktu itu, karena ada yang mengikuti pelelangan di lahan parkir titik A tapi ditentukan sebagai pengelola parkir si titik B. Bahkan, ada nama yang sudah ditetapkan sebagai pengelola parkir, namun dicoret dan diberikan kepada orang lain.

Karut marut ini disinyalir karena adanya intervensi “orang kuat” dari lingkaran kekuasaan yang hendak memonopoli pengelolaan parkir. Masalah yang sama berulang di awal 2020 ini. Seperti tahun lalu, rapat dengar pendapat (RDP) Dewan Kota dengan Dishub pun digelar.

Sebenarnya sudah banyak kajian terkait persoalan ini. Sebut misal, kajian Lusiana Patrisiani Dego yang menganalisis kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Kupang Tahun Anggaran 2015–2018. Selain itu, Frits O Fanggidae dan Charles Kapioru juga sudah mempublikasikan analisis potensi penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang.

Dua kajian tersebut sejatinya sudah bisa mengurai benang kusut pengelolaan parkir di Kota Kupang. Tetapi kenapa, parkir terus dan selalu menjadi alat permainan aktor-aktor tertentu.

Pengelolaan parkir selalu menjadi rebutan, karena di lahan parkir itu ada uang warga Kota Kupang yang dipungut. Frits dan Charles dalam kajiannya memberikan estimasi bahwa potensi penerimaan dari retribusi parkir di Kota Kupang bisa mencapai Rp7,6 miliar hingga Rp8,2 miliar.

Estimasi potensi itu berdasarkan kajian 2016 lalu. Ironisnya, di tahun 2020 ini Dishub Kota “hanya” menargetkan Rp2 miliar kontribusi dari retribusi parkir kepada PAD. Artinya, ada uang parkir yang menguap setiap tahun.

Di sisi yang lain, layanan yang diberikan tukang parkir kepada pengguna jasa parkir masih jauh dari harapan. Kebanyakan tukang parkir hanya meniup peluitnya untuk menagih retribusi saat pengguna tempat parkir hendak meinggalka area parkiran.

Sering terjadi pula, petugas parkir tak memberikan karcis saat menerima uang retribusi parkir. Artinya, uang yang dibayarkan warga itu hanya sampai di kantong tukang parkir atau pengelola parkir, dan tak sampai ke kas daerah.

Apakah diperlukan mogok massal membayar retribusi parkir sebagai bentuk protes terhadap salah urus potensi pemasukan daerah ini? Mungkin ini bisa juga menjadi jadi salah satu bentuk tekanan agar tak boleh lagi ada permainan dalam menata parkir sebagai salah satu bentuk layanan publik, sekaligus pemasukan bagi daerah.

Stop main-main mengurus masalah parkir ini, karena masyarakat pun di titik tertentu bisa mengambil sikap radikal; mogok membayar retribusi parkir. Sebab, uang parkir lebih banyak singgah di kantong oknum ketimbang PAD. Mari berubah.