Editorial: Pinjaman Daerah untuk Infrastruktur

berbagi di:
ilustrasi uang

Dengan APBD yang relatif terbatas, sangat tidak mungkin menyelesaikan ruas jalan provinsi ini dalam waktu yang singkat. Karena itu, skema pinjaman daerah untuk infrastruktur adalah solusi untuk menjawab lambannya pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran. Skema pinjaman daerah untuk infrastruktur adalah solusi untuk menjawab lambannya pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran.

 

 

Kementrian Dalam Negeri telah menyetujui pinjaman daerah senilai Rp420,6 miliar dari usulan Pemprov NTT senilai Rp900 miliar. Pencairan tahap pertama segera dilakukan Bank NTT. Anggaran ini untuk membangun 32 segmen jalan provinsi.

Bank NTT pun telah menyatakan komitmennya untuk fokus merealisasikan pinjaman daerah kepada Pemprov NTT pada tahun ini. Skema pinjaman daerah ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Skema pinjaman untuk infrastruktur menjadi terobosan baru, baik oleh Pemprov NTT maupun Bank NTT.

Untuk Bank NTT, sejak beroperasi 17 Juli 1962, barangkali ini pertama melayani pinjaman daerah. Di usianya lebih dari setengah abad, sudah seharusnya bank dengan semboyan “Melayani Lebih Sungguh” ini pun perannya lebih membumi.

Dengan skema pinjaman daerah, Bank NTT sudah terlibat dalam mendukung akselerasi pembangunan di daerah, khususnya di bidang infrastruktur. Ini bidang yang nyaris belum tersentuh, meskipun dari aspek regulasi sangat memungkinkan.

Dengan infrastruktur yang memadai, mobilitas ekonomi rakyat pun ikut tergerak. Tentu ini sejalan dengan misi Bank NTT sebagai pelopor penggerak ekonomi rakyat.

Skema pinjaman daerah menjadi bentuk dukungan nyata Bank NTT terhadap kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josep Nae. Keduanya bertekad menyelesaikan semua ruas jalan provinsi dalam tiga tahun.

Dengan APBD yang relatif terbatas, sangat tidak mungkin menyelesaikan ruas jalan provinsi ini dalam waktu yang singkat. Karena itu, skema pinjaman daerah untuk infrastruktur adalah solusi untuk menjawab lambannya pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran.

Kita tahu bahwa APBD Provinsi NTT bernilai Rp 6 triliun lebih tidak cukup membiayai pembangunan infrastruktur dalam satu tahun anggaran. Sebagian besar anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan rutin, termasuk gaji ASN. Sisanya baru didistribusi untuk kegiatan lainnya, termasuk untuk pembangunan infrastruktur.

Kita mendukung upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT untuk memenuhi semua persyaratan dan mekanisme hingga terealisasinya pinjaman daerah. Termasuk dukungan politik dari DPRD NTT.

Semoga terobosan pinjaman daerah menjadi model dalam mengatasi stagnasi pembangunan infrastruktur di daerah ini. Terobosan seperti ini diharapkan diadopsi pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi keterbatasan anggaran infrastruktur di wilayahnya.