Editorial : Rastra bukan Makanan Ternak

berbagi di:
ilustrasi beras kualitas baik dan buruk

 

 

Dikotomi antara pemerintah atau negeri versus swasta di negeri ini seakan sudah menjadi pakem tetap. Pakem itu berisi kualitas atau mutu, dari mutu aksi dan pelayanan hingga mutu kerja kelembagaan. Mutu itu diukur dalam pelbagai program bantuan hingga kinerja lembaga-lembaga.

Tentu akrab di telinga kita tentang sekolah, rumah sakit, dan bidang-bidang pelayanan pemerintah lainnya. Mereka identik dengan pelayanan asal-asalan, tak serius, dan berkualitas rendah. Sementara, yang swasta terkenal karena keseriusan, tertib, bermutu, bersih, disiplin dan hal-hal baik lainnya.

Sama halnya dengan masalah bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah kerapkali berkonotasi jelek, bermutu rendah, bantuan seadanya, dan asal-asalan. Satu di antaranya adalah bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang telah diperhalus menjadi rastra (beras untuk keluarga pra-sejahtera). Dari dulu memiliki masalah yang sama; beras murah, kualitas rendah, dan tak layak dikonsumsi.

Contoh terkini datang dari Kabupaten Sikka. Bantuan rastra untuk 175 kepala keluarga di sebuah desa tengah dipermasalahkan oleh para penerima bantuan. Sebab, ditemukan ulat dalam rastra yang dibagikan oleh Bulog setempat.

Disusul kejadian serupa menimpa 55 KK di Pulau Semau. Rastra yang diterima berkualitas buruk karena beras sudah hancur dan setelah dimasak, nasi terasa pahit sehingga tak dimakan oleh warga.

Kejadian ini makin menyakinkan publik bahwa dikotomi pelayanan oleh pihak negeri atau oleh pemerintah jauh di bawah kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. Dikotomi kualitas pelayanan itu pun tak terbantahkan.

Pelayanan yang diberikan negara kepada rakyatnya memiliki kekhasan asal-asalan; asal bantu karena bantuan itu setengah hati. Kejadian di Sikka dan Semau itu bukanlah masalah baru. Pelayanan pemerintah di negeri ini seringkali masih jauh dari standar mutu yang layak bagi manusia.

Semoga kejadian ini menjadi catatan bagi pemerintah, khusus untuk seluruh Pemda di NTT. Rakyat membutuhkan kehadiran negara yang sungguh-sungguh tulus. Jika ketulusan negara terputus pada perilaku dan mental aparatur negara yang bekerja setengah hati, maka tugas negara pula untuk menertibkan mereka, sebab mereka adalah kaki tangan negara dalam melayani rakyatnya. Mari berubah!