Editorial : Sebab Kelesuan Investasi

berbagi di:
bisnis-investasi

 

 

 

Apa yang kurang di NTT? Pertanyaan banyak pihak mengenai keadaan NTT. Pembangunan dalam banyak segi, ia masih terhitung paling belakang. Ia seakan tak mampu bersaing dengan daerah lain. Dalam bidang ekonomi masih tergolong miskin. Bidang birokrasi tergolong sistem terkotor. Bidang infrastruktur dasar tergolong masih jauh dari kata maju. Dalam bidang lain pun sama.

Jawaban atas pertanyaan pembuka itu pun harus harus digali lagi dan lagi. Oleh pemerintah, harus menggali dan menelusuri kerusakan-kerusakan yang menyebabkan keterbelakangan itu. Apa provinsi ini minus potensi? Tentu tidak. Lalu apa? Satu cara mengeceknya, misalnya dengan meneliti mengapa realisasi investasi di tujuh kabupaten nol persen di 2017.

Kenyataan ini adalah timbangan, pengukur bobot semua lini pemeritahan. Dari sistem dan kualitas birokrasi seperti sistem perizinan, transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya, hingga kesiapan infrasturktur-infrastruktur dasar seperti jalan raya, penerangan, dan seterusnya. Beberapa hal itu bisa menjadi faktor-faktor penentu lesunya investasi yang masuk.

Namun, ada alasan yang jauh lebih tinggi dan penting di atas itu semua, yakni kapasitas para pemimpin daerah. Kemampun para kepala daerah adalah faktor pertama dan utama kemajuan daerah. Sebab, mereka seharusnya lebih tahu dan paham secara baik potensi daerah dan seluruh kendala-kendalanya.

Kapasitas kedua adalah kehendak baik mereka membangun daerah. Ini semata soal mental. Jika kita mau jujur, kemandekan pembangunan di daerah dominan disebabkan oleh kepala daerahnya bermental boss. Menjadi kepala daerah sekadar mengisi kursi kekuasaan, lalu menikmatinya lima hingga sepuluh tahun. Bagi mereka, menjabat adalah kesempatan berkuasa, sambil tak peduli dengan dedikasi.

Kapasitas ketiga yang tak kalah penting adalah kapasitas mereka dalam membangun jaringan. Kekuasaan atau kepemimpinan tanpa jaringan hampir pasti mati. Demikian halnya, para kepala daerah yang tak memiliki jaringan juga tak akan berubah dari ‘katak dalam tempurung’. Cara pandang, cara kerja, dan cara membangun hanya terbatas pada menghabiskan APBD. Padahal pembangunan butuh investasi.