Editorial: Terima Putusan MK dengan Lapang Dada

berbagi di:
ilustrasi Mahkamah Konsitusi

 

 

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan satu-satunya jalur konstitusional yang dapat ditempuh jika ada pihak yang tidak puas dan hendak mempersoalkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).

Melalui jalur yang sama, para pihak juga harus mampu mengemukakan bukti-bukti di dalam persidangan. Bukan mengobarkan narasi-narasi dan opini menyesatkan yang berbasiskan berita palsu atau hoaks dan menyuburkan ujaran kebencian serta mengandalkan pengerahan massa pendukung yang mencederai asas demokrasi itu sendiri.

Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan kita angkat terkait dengan pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang meminta para pendukungnya tidak menggelar unjuk rasa atau demonstrasi di MK saat sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam video yang beredar Selasa (11/6), Prabowo menyatakan sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang MK sehingga pendukung tidak perlu lagi mendampingi tim hukum pasangan itu agar provokasi dan fitnah juga dapat dihindari. “Kami putuskan selesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi. Karena itu, saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang,” ujar Prabowo.

Kita mengapresiasi seruan Prabowo tersebut. Belajar dari kasus kerusuhan pascaunjuk rasa di depan kantor Bawaslu pada 21-22 Mei lalu yang merenggut delapan korban jiwa serta ratusan lainnya yang cedera, pengerahan massa memang berisiko dan tidak kita sarankan.

Kita meminta Prabowo konsisten dengan pernyataannya. Prabowo tidak boleh mengenakan standar ganda dalam menyikapi ketidakpuasannya atas hasil pilpres yang memenangkan pasangan Jokowi-Amin. Misalnya, di satu sisi mengajukan gugatan ke MK, tetapi di sisi lain menjalankan agenda-agenda terselubung yang bertentangan dengan demokrasi, termasuk di dalamnya pengerahan massa untuk mengintimidasi dan mempengaruhi jalannya persidangan di MK.

Dengan mengajukan permohonan gugatan hasil pilpres ke MK, maka apa pun putusan yang dihasilkan adalah putusan final yang harus diterima dengan lapang dada.

Menilik komposisi hakim MK yang berasal dari tiga lembaga, yaitu Mahkamah Agung, DPR, dan kepresidenan, rasanya terlalu gegabah menuduh majelis hakim MK tidak independen.

Akan tetapi, kita memahami jika ada kerisauan dan keraguan terkait dengan isu independensi yang timbul dari sementara kalangan. Karena itu, agar putusan MK kelak menjadi putusan yang dapat diterima semua pihak, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, kontestan pemilu, termasuk para pendukung, harus menerima apa pun putusan MK dengan lapang dada. Kedua, negara harus memberikan akses sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat sengketa, termasuk untuk tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat memengaruhi independensi hakim MK.

Kedua, MK harus membuka akses sebesar-besarnya agar semua pihak dapat menyaksikan seluruh proses persidangan. Dengan kondisi semacam itu, kita percaya seluruh pihak akan menerima putusan MK.