Kantor Pajak Kupang Beri Layanan PPS

- Selasa, 4 Januari 2022 | 19:26 WIB
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi

Putra Bali Mula 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang telah siap memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) selama 6 bulan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi, dalam keterangannya pada Selasa (4/1) menyatakan, unit kerjanya telah siap dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela ini.

Program yang akan berlangsung selama enam bulan sejak tanggal 1 Januari 2022 ini merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Program ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkap atau melaporkan harta yang belum dilaporkan pada program Amnesti Pajak maupun harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2020.

Kesiapan KPP Pratama Kupang menyelenggarakan program tersebut ditandai dengan telah dibentuknya tim satuan tugas khusus PPS. Kepala KPP Pratama Kupang menyatakan bahwa pelaksanaan PPS akan dilakukan sepenuhnya secara online.

“Pelaksanaannya dilakukan melalui DJP Online, menu layanan untuk PPS sudah dapat diakses sejak tanggal 1 Januari lalu,” ujar Ayu.

Ayu juga menambahkan bahwa pengisian formulir untuk PPS ini tidak rumit dan menurutnya sebagai besar wajib pajak telah terbiasa menggunakan sistem ini.

"Pengisiannya hampir sama dengan tata cara pengisian e-Form pada saat pelaporan SPT Tahunan, sebagian besar Wajib Pajak pasti sudah cukup familiar dengan formulirnya," tukasnya.

Bagi Wajib Pajak yang kesulitan, KPP Kupang telah menyediakan layanan helpdesk PPS yang tersedia di unit kerjanya dan unit vertikal di bawahnya, KP2KP Baa dan KP2KP Kalabahi.

Ayu menegaskan KPP Pratama Kupang sudah meyiapkan layanan konsultasi khusus PPS untuk Wajib Pajak baik secara tatap muka maupun secara online melalui livechat Whatsapp.

Peserta Amnesti Pajak yang mengikuti PPS akan terhindar dari pengenaan sanksi 200 persen, sementara peserta PPS yang melaporkan harta yang belum diungkap pada SPT Tahun 2020 akan mendapatkan manfaat berupa tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk kewajiban tahun 2016 sampai 2020.

“Mengingat besarnya manfaat program ini, kami mengajak Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kupang untuk bisa mempersiapkan diri dan memanfaatkan program ini dengan baik,” ajak Ayu. (Yan/ol)

 

Editor: Administrator

Terkini

Pengawasan Ketahanan Pangan Utamakan Pencegahan

Kamis, 23 Juni 2022 | 22:51 WIB

Wow! Komodo NTT Kawal Produk UMKM ke RDTL

Kamis, 16 Juni 2022 | 19:02 WIB
X