LEWOLEBA, VICTORY NEWS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata l, NTT diminta segera mengaktifkan Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyaluran BBM di Kabupaten Lembata.
Melalui pembinaan dan pengawasan yang baik dalam penyaluran BBM, diyakini akan membantu mengurai permasalahan antrean panjang pembelian BBM di APMS Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, dan dua SPBU yakni di Waijarang, Kecamatan Nubatukan dan Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Lembata, Paulus Makarius Dolu kepada victorynews.id, Jumat (13/4/2022) mengatakan, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara baik, maka akan ada solusi yang tepat, baik, dan benar dalam pendistribusian BBM.
"Ini karena selama ini tim atau Satgas yang sudah di-SK-kan belum bergerak. Data awal sudah pemerintah miliki misalnya kuota BBM, jumlah Kendaraan, dan pengguna BBM lainnya untuk UKM. Perilaku isi, sedot, jual, antre BBM subsidi harus diakhiri," tegas Paul Dolu.
Baca Juga: Jajaki Kerja Sama, Kepala BNNP NTT Temui Ketua MUI
Pemerintah diyakininya sudah mengantongi data terkait kehadiran 34 mobil pick up yang selama ini antre dan menyedot BBM lalu kembali mengantre BBM.
"Pengecer yang belum kantongi izin, semua akan Komisi kawal agar pemerintah lakukan pembinaan dan pengawasan," tandas Paul Dolu.***
Artikel Terkait
DPRD Lembata Ingatkan ULP Jangan Main Mata Lelang Proyek Dana PEN
DPRD Lembata Minta ASN tak Gunakan Kendaraan Dinas Untuk Urusan Politik
Ketua DPRD Lembata : Kalau Penjabat Bupati Datang Tinggal di Hotel, Kita Semua Dianggap Tidak Becus.
Polda NTT Gagalkan Penyalahgunaan 1.800 Liter BBM Bersubsidi
Antrean BBM Belum Mampu Diurai Sesuai Janji Bupati Thomas Ola Langodai
10 Hari Akhiri Masa Jabatan, Janji Bupati Lembata Urai Antrean BBM tanpa Hasil