Anggaran Perlindungan Sosial Naik, Sri Mulyani Beberkan Para Penikmatnya

JAKARTA, VICTORYNEWS - Realisasi Anggaran Perlindungan Masyarakat atau Perlinsos mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada semester I tahun 2022, anggaran Perlinsos yang terealisasi sebesar Rp188,2 Triliun.

Realisasi anggaran Perlinsos ini naik 5,1 persen dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021.

Baca Juga: Penerapan Kurikulum Merdeka di SMPN 11 Kupang Bemanfaat bagi Siswa dan Guru

“Kalau kita lihat dari kenaikan, terdiri dari kenaikan yang non-Covid maupun yang Covid related atau yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dikutip victorynews.id dari laman menkeu.go.id.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan hal itu Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi baik dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non K/L, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Baca Juga: Putusan Kasus Wali Kota Kupang Cup: Hakim Perintahkan Jerat Agus Ririmase Cs, Begini Kata Kajari Kupang

Realisasi belanja K/L antara lain program kartu sembako, pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, pemberian bantuan pedagang kaki lima warung dan nelayan, pelaksanaan penyaluran program keluarga harapan (PKH).

Sedangkan pada realisasi belanja non K/L terdapat peningkatan realisasi subsidi energi yang meliputi subsidi BBM, listrik dan LPG, serta pada realisasi TKDD terjadi peningkatan penyaluran BLT Desa.

“Program pra kerja, PKH, kartu sembako, BLT desa, dan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR) dirasakan oleh berbagai jutaan masyarakat kita,” jelas Menkeu.

Baca Juga: Ungkapan Duka Cita Presiden Jokowi untuk Tjahjo Kumolo

Adapun yang menikmati perlinsos ini yaitu program pra kerja diterima oleh 1,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Desa diterima 7,5 Juta KPM, dan subsidi bunga KUR untuk 3,7 juta debitur.

“Inilah yang menjadi salah satu blanket atau selimut untuk shock absorber APBN agar masyarakat kita terlindungi dari guncangan, baik itu ancaman pandemi sebelumnya dan sekarang adalah guncangan kenaikan harga,” pungkas Menkeu. ***