Pelaku Pariwisata Tolak Investasi di Kawasan TNK

berbagi di:
20200212_112750

Massa saat melakukan aksi di Kantor DPRD Manggarai Barat. Foto:  Gerasimos/VN

Gerasimos Satria

Ratusan masyarakat Manggarai Barat (Mabar) dari berbagai profesi yang tergabung dalam organisasi Gabungan Masyarakat Pegiat Konservasi dan Pariwisata melakukan aksi demonstrasi di Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), DPRD dan Kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu (12/2) siang.

Aksi demonstrasi damai yang didominasi pelaku pariwista di Mabar itu menyuarakan penolakan investasi perusahan swasta  di dalam area Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

Pelaku pariwisata Yohanes Ino Mance dalam orasinya mengatakan kondisi Taman Nasional Komodo (TNK)  saat ini sangat memperihatinkan. Maraknya investasi sejumlah perusahan  swasta bisa menyebankan rusaknya konservasi di area TNK.

Masuknya perusahan swasta untuk bisnis restauran dan penginapan di dalam area kawasan TNK tentu akan mengancam habitat Komodo.

20200212_111418

“Kami menolak lahan konservasi menjadi lahan investasi. Masyarakat akan bersatu melawan perusakan daerah konservasi TNK,” tegas Ino.

Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (FORMAPP) Manggarai Barat, Aloysius Suhartim mengatakan pemberian izin sejumlah perusahan swasta oleh pemerintah untuk investasi bisnis di sejumlah Pulau dalam Kawasan TNK adalah bentuk perusakan daerah konservasi TNK. Hampir seluruh pulau dalam kawasan TNK yang masuk dalam zona inti direncanakan akan dikelola oleh perusahan swasta untuk berinvestasi.

“Masuknya perusahan swasta untuk berinvestasi di Kawasan TNK tentu akan mengancam ekosistem  yang berada dalam kawasan TNK,” ujar Aloysius.

Dia mendorong pemerintah pusat untuk segera mencabut izin perusahan swasta yang akan berinvestasi di Pulau Komodo dan Pulau Rinca serta membatalkan rencana PT. Flobamora untuk berinvestasi di sejumlah pulau dalam kawasan TNK.

“Kami mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mencabut dan menghentikan izin investasi perusahan swasta di dalam kawasan TNK.Kehadiran perusahan swasta itu akan merusakan daerah konservasi,” tegas Aloysius.

Aloysius juga menuntut untuk membubarkan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP-LBF). Pasalnya BOP Labuan Bajo Flores diduga lembaga yang memberi ruang bagi investor untuk berinvestasi di daerah konservasi TNK.

“Lembaga BOP Labuan Bajo Flores diduga lembaga yang mengotak-atik kawasan TNK,” tegas Aloysius. (bev/ol)