Empat Provinsi Diizinkan Investasi Industri Miras, Termasuk NTT

berbagi di:
Jokowi

 

Joko Widodo
Presiden RI

 

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin investasi industri minuman keras (miras) atau beralkohol kepada empat provinsi, termasuk Provinsi NTT. Sedangkan tiga provinsi lain adalah Bali, Sulawesi Utara, dan Papua.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” tulis lampiran III perpres tersebut.

Jika penanaman modal dilakukan di luar daerah tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.
Izin dan syarat yang sama juga berlaku untuk industri minuman mengandung alkohol anggur. Dengan izin ini, industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Investasi asing boleh mengalir dengan nilai lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Tapi, wajib membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri.

Tak hanya mengatur soal investasi ke industri miras, Jokowi juga memberi restu investasi bagi perdagangan eceran miras atau beralkohol masuk daftar bidang usaha yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

“Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Bidang perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus,” tulis daftar 44 dan 45 pada lampiran III.

 

Gandeng MUI
Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berkoordinasi terkait penerbitan izin investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di daerah.

Deputi Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Yuliot, mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memperketat penerbitan rekomendasi dari kepala daerah dalam hal penanaman modal industri tersebut.
Yuliot menjelaskan, pada dasarnya dibukanya keran penanaman modal minuman beralkohol dilakukan untuk mencegah praktik monopoli yang muncul lantaran investasi setelah sektor tersebut dimoratorium.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, BKPM juga berencana menggelar audiensi dengan MUI serta pihak-pihak yang keberatan dengan dibukanya keran investasi industri minuman beralkohol.
Tujuannya, untuk menjelaskan latar belakang pengambilan kebijakan dan rencana pemerintah untuk tetap menjamin pengendalian minuman beralkohol.

“Kebijakan baru ini justru diharapkan agar ada kesempatan terutama minuman tradisional di daerah yang selama ini tidak bisa dapat izin seperti di Bali, kemudian Papua itu dibenarkan. Tapi di daerah lain prinsipnya sulit, tertutup,” terangnya, Sabtu (27/2).

BKPM juga menjamin izin investasi di luar empat wilayah yang telah ditentukan, akan diperketat. “Di daerah yang di luar empat itu sesuai gubernur. Tapi kalau gubernur yang kita mediasi kelihatannya tidak akan ada yang akan menerbitkan rekomendasi,” pungkasnya. (cnn/tia/R-2/yan/ol)