Empat Tahun Polres TTS Tangani Kasus Korupsi Landscape

berbagi di:
Ilustrasi Kantor Bupati TTS
Ilustrasi Kantor Bupati TTS
Megi Fobia
Sudah empat tahun penyidik Polres Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur menangani kasus dugaan korupsi pembangunan landscape kantor bupati TTS. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian penanganan kasus tersebut. Masyarakat TTS menilai penyidik Polres TTS ‘main mata’ dengan berbagai pihak.
Penanganan kasus yang berkaitan dengan keuangan oleh penyidik Polres TTS, terkesan berjalan di tempat. Namun, jika ada kasus yang tidak berhubungan dengan keuangan, maka proses penyelidikan penyidik Polres TTS hanya membutuhkan waktu singkat dan berhasil mengungkap para pelaku.
Hal tersebut dikatakan Alfred Ba’un kepada VN melalui telepon selulernya, Rabu (9/7).
Menurutnya, kuat dugaan ada “main mata” oleh penyidik Polres TTS dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan proses pembangunan tersebut, karena penjelasan dari penyidik Polres TTS selalu berubah-ubah.  Penyidik Polres TTS tidak menunjukan profesionalitasnya dalam penyidikan.
“Nanti bulan lalu kita tanya penjelasan lain, ini bulan datang penjelasan lain. Ini sudah menunjukan bahwa penyidik tidak profesional,” jelas dia.
Alfred menjelaskan sebelumnya penyidik berjanji akan segera melakukan pemeriksaan kepada pemilik toko Mubatar Soe, namun tidak pernah memanggil pemilik toko untuk diperiksa.
“Ini ada apa sebenarnya, sudah janji untuk periksa tapi tidak pernah tepati dengan alasan tidak pasti,” ujarnya.
Hasil dari penanganan kasus tersebut menurut dia, sangat dinantikan oleh masyarakat, namun pihak yang menangani kasus tersebut tidak transparan. BPKP dan penyidik pun saling menonton.
Konfrontir Perkara
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Yohanes Suhardi dan Kanit Tipikor Polre TTS, Iptu Ketut Susian yang dikonfirmasi terpisah menjelajan bahwa, Penyidik Polres Timor Tengah Selatan (TTS) dalam waktu dekat akan segera melakukan konfrontir kasus pembangunan landscape kantor bupati TTS, yang menelan anggaran sebesar Rp 3 miliar, dan sesuai perhitungan awal merugikan negara sebesar Rp 635.178.000.
Yohanes Suhardi menjelaskan rencana pemeriksaan terhadap pemilik Toko Mubatar Soe yang menyalurkan material sesuai rencana awal akan diperiksa pada 11 Juli lalu namun gagal karena ada serah terima perwira di Polres, dia menjelaskan akan digelar ulang sesuai dengan permintaan BPKP Perwakilan NTT.
Kalau soal besaran kerugian negara sebesar Rp 635.178.000, menurut Yohanes merupakan perhitungan awal, sehingga ada permintaan dari BPKP Perwakilan NTT, untuk gelar ulang kasus dugaan korupsi tersebut.
Karena ada permintaan untuk gelar ulang kasus tersebut, Yohanes menjelaskan pemilik Toko Mubatar Soe akan diperiksa setelah ada hasil perhitungan kerugian negara untuk menetapkan tersangkah, karena Toko Mubatar sebagai penyedia barang.
Ditanya sebelumnya ia berjanji akan segera periksa pemilik Toko Mubatar Soe sesuai dengan permintaan BPKP Perwakilan NTT untuk menghirung rill cos, ia menjelaskan harus diperiksa, tetapi ada permintaan untuk gelar ulang perkara tersebut, sehingga masih menunggu hasil gelar tersebut.
Beda dengan Kanit Tipikor Polres, Ipda Ketut Susiana menjelaskan bahwa penyidik akan segera melakukan konfrontir antara pemilik Toko Mubatar dengan Djuarin yang mendapat kuasa dari PT MMI untuk mengerjakan proyek tersebut.
Konfrontir lanjut Ketut, untuk memastikan dokumen real cost sesuai dengan keterangan Djuarin, karena sebagian sudah terbayar sebagian belum. Selain itu konfrontir yang dilaukan oleh penyidik untuk memastikan temuan dari Poltek bahwa progres fisik mencapai 72.00 persen, sehingga harus dilakukan kecocokan, fisik dengan barang yang didistribusikan oleh Toko Mubatar Soe.
Toko Masyarakat TTS, Ruben Asbanu meminta kepada penyidik Polres TTS, agar menegak keadilan kepada masyarakat. Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut penyidik segera periksa. Untuk menentukan siapa benar dan salah dari hasil pemeriksaan saksi.
Menurutnya, semua dugaan kasus korupsi di TTS sudah jelas merugikan negara, terutama masyarakat Kabupaten TTS, oleh karena itu, penegak hukum harus tegakan kebenaran sehingga dana yang disalurkan dapat difungsikan kepada masyarakat.  (ol/bev)