Enam Catatan Perbaikan Dewan Pers untuk Media di Seluruh Indonesia

berbagi di:
img-20210303-wa0039_compress33

 

 

 

Jumal Hauteas

 
WALAUPUN Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2020 menempatkan Pers Indonesia berada dalam kategori cukup bebas (77,67 persen), namun terdapat enam poin perbaikan.

Dalam Buku IKP Dewan Pers 2020 yang diterima VN, Rabu (3/3) sore, disebutkan, ada sejumlah poin catatan perbaikan yang perlu diperhatikan media cetak, siber, maupun elektronik di seluruh Indonesia.

Pertama: munculnya media Siber di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas kepada wartawan sehingga mempengaruhi kualitas pemberitaan yang tidak mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan keadilan, serta bersifat instan.
Juga ditemukan, banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers sehingga melunturkan kepercayaan masyarakat pada media massa.

Kedua: khusus Provinsi NTT, Provinsi Lampung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Papua, mendapatkan catatan bahwa pendiri perusahaan media siber juga merangkap sebagai pemimpin redaksi, wartawan, dan pencari iklan. Hal ini berdampak pada pengabaian kaidah jurnalistik, mulai dari proses melakukan kegiatan jurnalistik sampai pada pemberitaan yang dihasilkan.

Ketiga; Dewan Pers menilai masih ditemukan adanya partai politik atau politisi yang menjadikan media massa sebagai kendaraan politik sehingga mengganggu independensi pemberitaan.

Keempat; perusahaan pers masih tergantung pada pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan pendapatan media yang menyebabkan rendahnya akurasi, keberimbangan, dan verifikasi berita, serta
terganggunya independensi ruang redaksi.

Kelima, di banyak daerah perusahaan pers tidak dapat memenuhi paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun. Masih adanya intervensi pemilik perusahaan pers dan pemerintah daerah terhadap kebijakan redaksi, termasuk pada penyediaan ruang pemberitaan bagi kelompok rentan.

Keenam; Dewan Pers juga menilai tidak hanya perusahaan pers yang belum memberikan ruang pemberitaan bagi kelompok rentan, namun pemerintah daerah juga belum menyiapkan aturan yang mendorong media lokal menyiarkan informasi yang bisa diakses penyandang disabilitas.

Dalam buku IKP tersebut, Provinsi NTT juga naik 6,96 poin dan tetap berada pada kategori baik dengan total skor 80,76 atau lebih tinggi dari rata-rata IKP nasional yakni 77,67 dan masih berada pada kategori cukup bebas.

Beberapa provinsi lain yang juga mengalami kenaikan peringkat signifikan antara lain adalah Maluku dari peringkat 26 ke peringkat 1, Sumatera Barat (24 ke 4), dan Provinsi Sumatera Utara dari peringkat 32 ke 15. Sedangkan provinsi yang mengalami penurunan peringkat IKP antara lain adalah Maluku Utara (15 ke 31), Sulawesi Tenggara (1 ke 25), Kalimantan Tengah (2 ke 21), dan Kalimantan Utara (4 ke 19).

Metodologi. Kajian IKP sendiri dilakukan dengan metode campuran (mixed methods) yaitu metode kuantitatif berupa kuesioner kepada responden dan dilengkapi metode kualitatif berupa wawancara mendalam pada forum focus group discussion (FGD).

IKP menjadikan pemerintah daerah, pimpinan atau pengurus organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan perwakilan masyarakat di setiap provinsi (sembilan orang setiap provinsj) sebagai responden guna memberikan skor penilaian pada 75 pernyataan sebagai representasi 75 subindikator yang mewakili 20 indikator pada tiga variabel kondisi lingkungan IKP yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. (yan/ol)