Festival Kegeraman

berbagi di:
geram

 

 

SAYA ingin mengutip beberapa paragraf kritik dari Pemimpin Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Rembang, Jawa Tengah, KH Ahmad Mustofa Bisri, tentang maraknya amarah di negeri ini. Kritikan berbentuk esai itu Gus Mus unggah dalam laman pribadinya, www.gusmus.net, pada 5 April 2016.

Dalam tulisan berjudul “Bahasa Geram” itu Gus Mus berujar, ‘Bangsa ini sedang terserang virus apa sebenarnya? Apakah hanya karena panas global? Di rumah, di jalanan, di lapangan bola, di gedung dapur, bahkan di tempat-tempat ibadah, kita menyaksikan saja orang yang marah-marah. Tidak hanya laku dan tindakan, ujaran dan kata-kata pun seolah-olah dipilih yang kasar dan menusuk. Seolah-olah di negeri ini tidak lagi ada ruang untuk kesantunan pergaulan’.

Yang lebih musykil lagi, Gus Mus melanjutkan, ‘bahasa kemarahan’ ini juga sudah seperti tren pula di kalangan intelektual dan agamawan. Khotbah-khotbah keagamaan, ceramah-ceramah dan makalah-makalah ilmiah dirasa kurang afdol bila tidak disertai dengan dan disarati oleh nada geram dan murka. Seolah-olah tanpa gelegak kemarahan dan tusuk sana tusuk sini bukanlah khotbah dan makalah sejati.

Festival kegeraman yang ditulis Gus Mus empat tahun lalu itu masih kita saksikan hingga hari-hari ini. Di media sosial, dalam aksi demonstrasi, dalam narasi di layar-layar kaca, kemarahan kolosal itu dibarengi aksi perusakan kantor-kantor dan fasilitas publik.

Banyak yang dipertaruhkan dari kebangkitan populisme saat ini. Populisme sama sekali bukanlah barang baru. Eksistensinya dapat dilacak sejak zaman Yunani dan Romawi kuno.

Dalam jangka pendek, populisme memang cespleng untuk menggaet dukungan, menaikkan popularitas, meraih elektabilitas. Namun, dalam jangka panjang, ia merusak, bahkan dengan daya rusak yang hebat.

Dalam kasus undang-undang omnibus law, kita saksikan populisme mewujud dalam berbagai bentuk. Di kalangan partai politik, ada yang bersikap ambigu. Sejak pembahasan di tingkat panitia kerja, mereka mendukung UU sapu jagat itu. Namun, begitu masuk ke sidang paripurna, sikap mereka berubah 180 derajat menentang RUU tersebut untuk diundangkan. Jika itu disebut manuver, tentu manuver yang sangat ‘menggelikan’. Populisme menyeret mereka membuat lelucon politik yang tidak lucu.

Di media sosial, ada beberapa elite kelompok yang memanfaatkan isu populis ini untuk menggerakkan massa dengan berbagai cara tidak elok. Memunculkan gambar yang merendahkan pihak-pihak berbeda sikap jadi menu sehari-hari yang berseliweran di aplikasi pertukaran pesan. Bahkan, banyak muncul distorsi informasi hingga disinformasi. Semua dibalut dalam bahasa geram, teriakan kemarahan, menutup rapat pintu-pintu dialog.

Mengakhiri festival kegeraman dan kemarahan kolosal dalam menyikapi UU Cipta Kerja akan lebih cepat bisa dilakukan jika populisme yang berkelindan dengan pembiakan disinformasi disetop. Kembalilah ke pesan penting tentang bangsa yang berkebudayaan, yakni buka ruang dialog, pahami isi dan substansi, tempuh jalan uji materi jika memang perlu.