Fraksi-Fraksi DPRD TTU Kompak Amankan Naik Gaji

berbagi di:
ilustrasi DPR naik gaji

Gusty Amsikan

 

 

 

Mayoritas fraksi DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) kompak mengamankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. PP yang berisi kenaikan gaji itu akan ditindaklanjuti dengan Ranperda yang segera dibahas dalam persidangan mendatang.

Demikian intisari pendapat para ketua fraksi DPRD TTU yang dimintai komentarnya secara terpisah, Kamis (20/7).

Mereka sepakat penyesuaian gaji dan tunjangan merupakan amanat dari Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti. Namun, kenaikan patut mempertimbangan kondisi keuangan daerah.

Ketua Fraksi NasDem Polce Naibesi menjelaskan, PP 18/2017 itu berlaku untuk seluruh DPRD di Tanah Air. NasDem mendukung Ranperda sebagai tindak lanjut PP tersebut.

Ia mengatakan, Banmus sudah mengagendakan jadwal sidang Dewan untuk membahas tindak lanjut PP tersebut melalui Ranperda pada sidang mendatang.

Dalam sidang tersebut nanti, lanjutnya, banyak hal yang akan dipertimbangkan sebelum Ranperda disahkan menjadi Perda. Hal krusial yang akan menjadi topik pembahasan adalah kemampuan keuangan daerah dalam menjawab kenaikan gaji dan tunjangan Dewan.

“Kalau keuangan daerah mendukung, pasti kita sesuaikan. Tapi jika tidak, maka tidak bisa kita paksakan. Kita tidak bisa akomodir segala tunjungan dalam PP tersebut. Kan masih ada urusan pembangunan lain yang perlu kita prioritaskan,” tandasnya.

Ketua Fraksi PDIP Heribertus Radja mengatakan, amanat PP tersebut adalah bahwa untuk kenaikan tunjangan Dewan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Fraksi PDIP pada prinsipnya mendukung. Namun, tindak lanjut PP tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Ini kan menindaklanjuti PP 18/2017. Tapi kita tetap melihat kondisi keuangan daerah. Kita di daerah hanya melaksanakan keputusan yang lebih tinggi dan untuk itu Banmus sudah agendakan pada sidang satu mendatang,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKB, Theodorus Tahoni mengatakan, fraksinya taat pada peraturan perundang-undangan, termasuk PP yang berisi kenaikan gaji dan tunjangan Dewan tersebut. Namun, tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau keuangan daerah hanya mampu mengakomodir sekian persen dari total yang diamanatkan PP tersebut, maka kita tidak mungkin memaksanakan kehendal. Pada prinsipnya kita tetap menerima putusan yang lebih tinggi tetapi kita sesuaikan dengan kondisi daerah,” pungkasnya.

Ketua Fraksi Persatuan Bertus Bana saat dikonfirmasi kemarin, sedang berada di gereja sehingga belum bisa berkomentar. Sementara Ketua Fraksi Golkar Therensius Lazakar dan Ketua Fraksi PAN, Agustinus Talan yang dikontak ke ponselnya masing-masing, terdengar nada masuk namun tidak direspons.