Gagal Panen, Warga Sikka Mulai Konsumsi Ubi Hutan

berbagi di:
Lorens Lewar, warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura bersama keluarganya saat mengolah ubi hutan untuk dijadikan makanan pengganti beras. Gambar diabadikan Kamis (5/10).

Lorens Lewar, warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura bersama keluarganya saat mengolah ubi hutan untuk dijadikan makanan pengganti beras. Gambar diabadikan Kamis (5/10).

 

Musim kemarau kepanjangan yang melanda wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan beberapa desa di Kecamatan Talibura dan Waiblama mengalami gagal panen.

Warga mulai masuk hutan untuk mencari ubi hutan. Sejumlah warga Desa Utan Wair, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, mulai mengumpulkan ubi hutan untuk diolah menjadi bahan pangan pengganti beras.

Sementara dari laporan dan data resmi dari pemerintah desa, hingga saat ini, yang terkena dampak kekeringan sudah mencapai 50 desa dari 11 kecamatan.

“Berdasarkan laporan lisan dari masing masing desa hampir setengah bagian dari 147 desa di wilayah Kabupaten Sikka mengalami dampak kekeringan,” kata Kepala BPBD Sikka Muhamad Daeng Bakir kepada VN, Kamis (5/10) di sela sela upara peringatan HUT TNI ke-72 di Lapangan Umum Kota Baru, Maumere.

Ia menjelaskan, Pemerintah sudah menetapkan Desa Natarmage, Desa Tuabao, dan Desa Werang di Kecamatan Waiblama menjadi desa rawan pangan. Para pemimpin OPD diminta segera melakukan intervensi, seperti pembagian beras rawan pangan serta ketersediaan air bersih.

“Pak Bupati sudah keluarkan SK menetapkan 3 desa di wilayah Kecamatan Waiblama sebagai desa rawan pangan. BPBD bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial sudah melakukan pembagian beras rawan pangan sebanyak satu ton,” jelasnya.

Bakir menjelaskan, dalam laporan pemerintah desa dan kecamatan yakni sebahagia masyarakat dari masing masing tiga desa yakni Desa Natarmage, Desa Tuabao dan desa Werang Kecamatan Waiblama. Kondisi masyarakat tersebut berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Sikka.

Menurut dia, BPBD telah menyiapkan beras satu ton, Dinas Ketahanan Pangan 10 ton, dan Dinas Sosial 70 ton. Selain itu, masing-masing OPD terkait akan mengajukan proposal ke pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan intervensi bantuan untuk beberapa desa yang terkena dampak rawan pangan.

Bakir berharap pemerintah desa segera melaporkan kondisi yang terjadi akibat kekeringan di wilayahnya masing masing agar dapat diintervensi melalui bantuan oleh pemerintah.

Sementara anggota DPRD Sikka Yani Making meminta pemerintah untuk segera memerintahkan para camat, kepala desa, dan lurah di wilayah Kabupaten Sikka untuk melaporkan kandisi yang terjadi wilayahnya masing-masing.

Data ini bisa digunakan pemerintah untuk mengetahui masyarakat yang terkena dampak kekeringan di seluruh desa kelurahan di wilayah Kabupaten Sikka sehingga pengajuan proposal ke provinsi dan pusat sesuai data di lapangan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Dampak kekeringan membutuhkan intervensi pemerintah, tetapi harus maksimal dalam melakukan pendataan masyarakat terdampak agar bantuan tepat sasaran dan tidak menuai masalah di kemudian hari,” kata Yani Making.

 

Identifikasi Kekeringan
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang Charles Panie menambahkan, saat ini kekeringan melanda 18 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang.
Dalam kaitan masalah kekeringan, jelas Charles, saat ini BPBD sudah melakukan pembagian air bersih kepada masyarakat yang wilayahnya mengalami kekeringan. Pembagian air bersih tahap pertama sudah dilaksanakan dan tidak ada masalah yang dihadapi di lapangan.

“Kita sudah distribusi air bersih untuk membantu warga yang alami kekeringan,” jelas Charles di Oelamasi, kemarin.

Terpisah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang saat ini masih melakukan identifikasi terhadap dampak kekeringan yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu dampak yang selalu dialami masyarakat adalah meningkatnya penderita diare di kalangan warga usia anak-anak.

Walau demikian, hingga saat ini Dinas Kesehatan Kupang belum memiliki data yang lengkap mengenai penderita diare di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kupang Robert Amheka yang dihubungi, Kamis (5/10), mengaku bahwa saat ini Dinkes baru melakukan identifikasi masalah kesehatan akibat terjadinya kekeringan di wilayah tersebut.

Walau demikian, Dinkes Kabupaten Kupang sudah menyiapkan langkah preventif dengan melakukan kaporitisasi terhadap air bersih yang biasa dikonsumsi warga dan juga melakukan penyuluhan supaya warga meminum air yang sudah dimasak.

“Kami lakukan identifikasi dampak sekaligus intervensi program supaya mengantisipasi wabah diare yang sering muncul saat kekeringan,” jelas Robert.
Kepala BPBD NTT Tini Tadeus yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum mendapatkan laporan terkait rawan pangan di seluruh NTT. (nus/yes/C-1)