Gakum KLHK Jabalnusra Amankan 175 Kubik Kayu Dokumen Palsu di Maumere

berbagi di:
img-20200824-wa0012

 

Ratusan kubik kayu dokumen palsu yang ditumpuk di halaman Kantor BKSDA Kabupaten Sikka di Jalan Litbang Maumere, Senin (24/8) siang.

 

 

Yunus Atabara

 

SATUAN Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Komodo Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra pada hari Jumat (10/7) yang lalu mengamankan kurang lebih 175,3380 meter kubik kayu olahan jenis Merbau dan Meranti illegal asal Maluku di gudang penampungan kayu milik UD. I di Jl. Bengkunis Wuring, Kabupaten Sikka, NTT.

 

Selain itu, di gudang tersebut turut diamankan barang bukti lainnya, yakni Kapal Layar Motor (KLM) Malawalie 09, yang memuat kayu dari Tanjung Pemali, Wahai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah menuju Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka.

 

Demikian rilis yang diterima VN, Senin (24/8) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjend Penegakkan Hukum LHK yang beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

 

Dari hasil pemeriksaan penyidik KLHK ditemukan 2 lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) palsu dan 2 lembar dokumen SKSHHK asli.

 

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, Muhammad Nur, menyatakan bahwa terungkapnya kasus dokumen SKSHHK palsu ini, diawali dari informasi Intelijen mengenai KLM Malawalie 09 yang diduga mengangkut kayu ilegal dengan menggunakan dokumen SKSHHK palsu dari Pelabuhan Wahai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, tujuan Pelabuhan Wuring Maumere NTT.

 

“Saat itu juga kami segera menurunkan tim SPORC Brigade Komodo Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra untuk melakukan Operasi Penegakan Hukum terhadap aksi ilegal tersebut,” jelas Muhammad Nur.

 

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui KLM Malawalie 09 memuat kayu illegal di Tanjung Pemali, Pelabuhan Wahai Seram pada tanggal 21 hingga 26 Juni 2020.

 

Setelah muatan kayupenuh, dengan berbekal dokumen SKSHHK palsu dari CV AA, industri primer di Dusun Parigi, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pada 29 Juni KLM Malawie 09 berangkat menuju Pelabuhan Wuring dan berlabuh seminggu kemudian.

 

Terkait dengan terbongkarnya kasus dokumen SKSHHK palsu ini, Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, mengatakan, modus operandi pelaku dari cara konvensional telah berubah dengan memanfaatkan keahlian IT untuk mengangkut kayu-kayu ilegal. Dokumen SKSHHK lanjut Sustyo Iriyono, yang dilengkapi dengan barcode ternyata bisa dipalsukan oleh pelaku.

 

“Kami menemukan juga SKSHHK palsu di beberapa wilayah. Apabila ada keterlibatan oknum aparat yang turut membantu kejahatan ini, kami berkomitmen untuk menindak tegas sesuai peraturan”, tegas Sustyo.

 

Saat ini Penyidik KLHK sedang mendalami keterangan dari para pelaku. Apabila terbukti, para pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau ayat (2) UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

 

Bagi pelaku perseorangan diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 Miliar, sedangkan bagi korporasi diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5 Miliar dan paling banyak Rp15 Miliar.

 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun VN di Maumere, ratusan kayu dokumen palsu tersebut ditampung di halaman kantor BKSDA di Jalan Litbang Maumere. Kayu tersebut tertutup terpal tanpa dipasang garis polisi.

 

Kayu tersebut adalah milik mantan Anggota DPRD Sikka berinisial U, yang berdomisili di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. (Yan/ol)