Gubernur Beri Dispensasi 22 Lokasi Penambangan di Rote Ndao

berbagi di:
img-20190821-wa0025

Bpati Paulina Haning-Bullu didampingi Plt Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Rote Ndao Dominggus Modok beserta staf Dinas PU, dan aparat Desa Tolama memantau aktivitas penambangan liar pasir di sekitar Pantai Sai, Senin (20/8). Foto: Frangky Johannis/VN

 

Frangky Johannis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengabulkan permohonan diskresi yang diajukan Pemkab Rote Ndao untuk memanfaatkan sejumlah titik pertambangan milik warga, guna mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek fisik Tahun Anggaran 2019.
Plt Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Rote Ndao Dominggus Modok saat ditemui di sela-sela pelantikan pengurus KONI Kabupaten Rote Ndao, di aula kantor Bupati Rote Ndao, Rabu (21/8) mengatakan dari permohonan diskresi terhadap 27 titik pertambangan galian C yang selama ini telah digunakan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan fisik di Kabupaten Rote Ndao, di luar titik-titik yang telah mempunyai izin, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat telah menyetujui memberikan dispensasi terhadap 22 titik untuk mempercepat pelaksanaan proyek fisik Tahun Anggaran 2019.

“Sejumlah 22 titik tambang galian C yang diberikan dispensasi tersebut, terdiri dari 21 milik masyarakat dan satu titik milik kelompok masyarakat, yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Rote Ndao,” katanya.

Menurutnya,  pemberian dispensasi tersebut, diharapkan dapat mengatasi kendala ketersediaan material tambang galian C, sehingga pelaksanaan proyek fisik Tahun Anggaran 2019 tidak terhambat dan penyerapan anggaran bisa maksimal.

 

2020 Pasir dari Kupang

TerpisahBupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu yang dikonfirmasi saat memantau aktivitas penambangan liar pasir di Pantai Sai, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, menyampaikan terima kasih kepada Pemprov NTT yang telah mengabulkan permohonan diskresi yang diajukan pihaknya.

Menurutnya, untuk tahun 2020, Pemkab akan menempuh kebijakan untuk mengharuskan pengadaan material galian C khususnya pasir bagi proyek pemerintah didatangkan dari Kupang untuk meminimalisir penambangan liar pasir laut di sejumlah pantai di Rote Ndao yang sudah mengakibatkan abrasi, seperti di Pantai Sai, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, dan sejumlah pantai lainnya.

Sementara itu, untuk batuan dan sirtu yang masih cukup banyak di Rote Ndao, kata Paulina, diharapkan pasca pemberian dispensasi ini, masyarakat dan kelompok masyarakat dapat mengurus WIUP dan IUP, sehingga ke depan tidak terkendala lagi dengan kekurangan material.

Untuk diketahui, dalam surat Persetujuan Dispensasi yang ditandatangani Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat itu, dijelaskan sejumlah hal, diantaranya Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengimbau dan mewajibkan agar para pemohon penambangan batuan di Kabupaten Rote Ndao untuk segera mengurus izin usahanya, baik berupa Persetujuan Wilayah  Izin Usaha Pertambangan (WIUP), maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP), Sambil menunggu proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan oleh para penambang batuan di Kabupaten Rote Ndao dan agar pekerjaan pembangunan fisik di Kabupaten Rote Ndao tidak terhenti, khususnya proyek-proyek strategis nasional, serta untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka para penambang di Kabupaten Rote Ndao yang belum memiliki Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertarnbangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan, dapat diberikan dispensasi untuk  melakukan kegiatan penambangan batuan dalam jangka waktu enam bulan terhitung tanggal penerbitan SK Dispensasi tersebut.

Dengan diberikannya dispensasi tersebut, maka Masyarakat/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melakukan penambangan batuan pada lokasi  sesuai daftar koordinat tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan selama periode waktu dispensasi. Dispensasi tersebut tidak boleh menyebabkan kerugian Negara, sehingga masyarakat/kelompok   masyarakat harus tetap membayar kewajiban terkait kegiatan penambangan yang dilakukan, meliputi biaya pencadangan WIUP, Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi, serta Iuran Tetap dan Iuran Operasi Produksi.  Masyarakat/kelompok masyarakat wajib untuk mengurus Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum berakhir waktu dispensasi. (bev/ol)