Gerak Komisi Informasi NTT Terkendala Anggaran

berbagi di:
img-20200121-wa0075

 

 

 

Putra Bali Mula

Komisi Informasi Publik (KIP) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku tidak dapat bekerja leluasa karena terbatasnya anggaran tahun 2020. KIP hanya mendapat alokasi anggaran Rp 331 juta dari pengajuan Rp 1,5 miliar kepada Pemprov NTT.

Ketua KIP NTT, Pius Rengka kepada VN Selasa ini (21/1) menyebut jumlah anggaran 2020 tersebut secara tidak langsung mengancing KIP NTT mewujudkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terutama di NTT.

Kondisi ini menyebabkan beberapa rencana KIP NTT di tahun 2020 terpaksa dipangkas. KIP NTT juga terpaksa bekerja dengan memanfaatkan relasi individual maupun secara kelembagaan termasuk dengan melakukan sosialisasi non budget atau tanpa biaya.

“Sayangnya kebijakan politik anggaran yang diperoleh KI (Komisi Informasi) itu justru mengancing kami untuk tidak bergerak lebih jauh,” tukasnya.

Untuk capaian sosialisasi KIP NTT ke SKPD tingkat provinsi saja, sebutnya, hanya mencapai 35 persen dari target 50 persen. Menurutnya, hal tersebut adalah dampak dari sosialisasi non budget sehingga tidak optimal.

“Seluruh sosialisasi itu tidak ada cost-nya, tidak ada biayanya. Jadi kita betul-betul bergerak sebagai tim relawan yang bergerak ke badan-badan publik dan lembaga yang berhubungan dengan publik seperti media massa,” ungkapnya.

Soal keterbatasan anggaran tersebut, Pius menyimpulkan, Pemerintah Provinsi NTT saat ini tidak mendukung penuh KIP NTT dalam memenuhi hak masyarakat akan keterbukaan dan transparansi informasi dari setiap instansi pemerintah sebagaimana aturan yang berlaku.

Di si lain, sebut dia, politik anggaran ini disebabkan prioritas Pemprov NTT dalam mengejar target penyelesaian jalan provinsi yang tinggal setahun lebih dari target tiga tahun.

“Memang anjloknya (angggaran) luar biasa. Kalau dalam perspektif politik memang dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mendukung KI. Tapi saya menduga pemerintah saat ini sedang fokus mengurus infrastruktur,” ungkapnya.

Namun begitu, ia menilai KIP NTT adalah lembaga yang ingin diandalkan Pemprov NTT terutama oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam mewujudkannya pemerintahan yang bersih.

Gubernur NTT, kata dia, beberapa kali melontarkan pernyataan ke khalayak bahwa KIP NTT harus dapat memobilisasi keterbukaan informasi agar birokrasi NTT bersih, transparansi dan demokratis.

Sayangnya, lanjut Pius, pernyataan-pernyataan Viktor Bungtilu Laiskodat justru kontradiktif dengan anggaran yang diberikan kepada KIP NTT saat ini.

“Memang butuh konsentrasi penuh tapi saya melihat ada semacam contrario in terminus, adanya pernyataan yang kontradiktif,” ujarnya.

Sementara rencananya di tahun 2020 ini KIP NTT akan melakukan perluasan Komisi Informasi hingga tingkat daerah di seluruh 22 kabupaten kota agar berdampak pada penekanan praktek korupsi. Targetnya seharusnya adalah 75 persen penyebaran Komisi Informasi di daerah pada 2020.

“2020 kami inginkan akses KI tidak hanya di level provinsi tapi sampai ke kabupaten, karena kalau lembaga-lembaga publik ini terbuka tentu dapat menekan korupsi lalu lahirlah pemerintah yang demokratik,” ujarnya.

Namun karena minimnya dukungan tersebut menyebabkan KIP NTT terpaksa dominan bekerja menyasar instansi atau lembaga publik yang ada di Kota Kupang.

“Nyatanya kami tidak bisa take-off, hanya di darat saja dan tidak kemana-mana, tapi kami tidak kekurangan akal karena kami di KI baik individu maupun institusinya mempunyai relasi cukup baik dengan media publik. Jadi hubungan pertemanan saja polanya dan selama tahun 2020 ini kami tidak akan bergerak jauh, hanya di Kota Kupang,” lanjutnya.

Padahal menurutnya, dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, Pemerintah NTT sudah menolong keberlangsungan sistem pemerintahan yang madani karena melibatkan publik di dalamnya sebagai pengawas.

“Ini menolong pemerintah sendiri karena kalau pemerintah mau membuka dirinya maka pemerintah akan tertolong oleh keterlibatan publik,” kata dia.

Ichsan Arman Pua Upa, anggota KIP NTT lain menegaskan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 mengatur adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik di seluruh SKPD daerah maupun provinsi oleh pemerintah setempat.

Faktanya, sejak tahun 2008 aturan tersebut berlaku tidak ada satupun PPID di instansi-instansi daerah bahkan di 39 SKPD di Provinsi NTT.

“Malah mereka tanyakan kembali ke kita PPID itu apa, padahal ini aturannya dari 2008 jadi pertanyaan itu yang harusnya bisa jawab adalah pemerintah sendiri. Mereka tidak implementasikan itu,” ungkap dia.

Selain itu, ia melihat adanya anggapan negatif seolah-olah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut dimanfaatkan untuk menelanjangi instansi pemerintah.

“Padahal ini merupakan tuntutan dan hak publik dalam mendapatkan informasi,” tandasnya.

Ia juga menyampaikan kendala lain yaitu soal kurangnya pemahaman di tiap SKPD mengenai PPID dan kesiapan pembentukannya. Kemudian kurangnya sarana dan sumberdaya manusia pada bidang tersebut. (bev/ol)