Gereja Berperan Tangani Stunting

berbagi di:
foto-hal-01-cover-310719-stunting-belu

Uskup Atambua Mgr Dr Dominikus Saku, Pr memukul gong sabagai tanda pembukaan kegiatan rembuk stunting di Kabupaten Belu, Selasa (30/7). Uskup didampingi Bupati Belu Willybrodus Lay. Foto: Mutiara Malahere/VN

 

 

Mutiara Malahere

Uskup Atambua Mgr Dr Domikus Saku, Pr menegaskan  peran gereja sangat besar dalam menyikapi dan menangani persoalan stunting yang dialami umat dan masyarakat.

Hal ini disampaikan Uskup Domi dalam kegiatan Rembuk Stunting Gerakan Masyarakat Peduli Stunting Tahun 2019 Kabupaten Belu di Gedung Betelalenok-Atambua, Nusa Tenggara Timur, Selasa (30/7).  Kegiatan ini dilakukan Pemkab Belu bekerjasama dengan gereja, pemprov, dan Tim Penanggulangan Stunting Pemprov NTT.

“Keuskupan Atambua memiliki sekitar 58 ribu umat dengan presentase hampir 98 persen umatnya hidup di bawah garis kemiskinan dan jumlah stunting sangat tinggi disebabkan karena berbagai faktor sehingga gereja wajib berperan aktif untuk membenahi kehidupan umat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih sejahtera,” ungkap Uskup.

“Penyakit sosial yang masih membelenggu umat antara lain adat-istiadat dan tradisi, minimnya asupan pangan bergizi, tingkat konsumsi miras yang tinggi serta judi yang telah menjadi darah daging dan sulit dihilangkan,” tegas Uskup lagi.

Ia mengingatkan pemerintah untuk serius menangani stunting melalui berbagai program yang tepat sasaran. Penanganan stunting, tegas dia, tak bisa melalui pendekatan proyek.

“Pemerintah jangan hanya fokus urus politik dan mengejar proyek semata, namun harus mengutamakan pelayanan kemasyarakatan,” pinta Uskup Domi.

Untuk diketahui, prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun (balita) di NTT mencapai 40,3 persen, tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Angka tersebut di atas prevalensi stunting nasional sebesar 29,6 persen.

Prevalensi stunting di NTT terdiri dari bayi dengan kategori sangat pendek 18 persen dan pendek 22,3 persen. Demikian hasil Pantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 yang telah dipublikasi. Hingga kini belum ada penanganan khusus terhadap balita penderita stunting.
Bupati Belu Willybrodus Lay saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan bahwa angka stunting di Kabupaten Belu pada tahun 2018 tercatat mencapai 38,6 persen, menurun jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2013 sebesar 46,8 persen.

Setiap tahun, terjadi penurunan sekitar 1,6 persen, sementara kenaikan mencapai 8 persen per tahun. Persentase stunting tertinggi menyebar di sejumlah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

Bupati Atambua Willy Lay menambahkan persoalan stunting pada masyarakat terutama yang jauh dari kota sangat tinggi. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan akses terhadap pangan dan pemenuhan gizi yang terbatas.

“Persoalan stunting menjadi tanggung jawab bersama semua. Bentuk kelompok kerja yang membuat program kerja teknis penanganan stunting dan semua akan tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Penanganan Stunting di Kabupaten Belu,” jelas Bupati Lay.