Gerindra Siap Laporkan Pelanggaran Di SBD

berbagi di:
Fungsionaris Partai Gerindra saat bertemu Bawaslu. Foto: Frengky Keban/VN

Fungsionaris Partai Gerindra saat bertemu Bawaslu. Foto: Frengky Keban/VN

 

 

Frengky Keban
DPC Partai Gerindra Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur siap melaporkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten SBD ke DKPP sekaligus menggugat hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Saksi Gerindra SBD, Emanuel Thedens bersama fungsionaris Partai Gerindra SBD, Adam Mone saat mendatangi Kantor Bawaslu, Kamis (16/5) siang  menilai pelanggaran dalam pemilu kali ini sudah sangat terstruktur dan masif sehingga sangat merugikan pihaknya.

Ia mencontohkan di Wewewa Selatan, PPK tidak mengindahkan adanya rekomendasi dari pihak Bawaslu dan Panwascam untuk membuka peti sampai akhir pleno di tingkat kecamatan.

“Sedangkan untuk Wewewa Timur yang terjadi adalah banyak suara partai juga caleg kami yang hilang. Itu terjadi saat adanya pembukaan peti di tingkat kabupaten. Hampir 300 lebih suara yang hilang dimana di C1 itu kader partai kami memperoleh suara 618 tapi di DA1 plano tertulis hanya 70,” katanya.

Meski sudah ada perbaikan dalam pleno tapi menurutnya para penyelenggara pemilu khususnya KPUD SBD bukan bekerja untuk mencari kebenaran tapi mencari pembenaran diri dan terkesan mendukung terjadinya upaya penggelembungan suara.

Selain itu, katanya ada beberapa PPK di tingkat kecamatan di SBD yang terkesan tidak mengindahkan rekomendasi penarikan peti ke kecamatan oleh Bawaslu sehingga potensi pelanggaran pemilu menurut partainya cukup besar terjadi.

“Ada rentang waktu begitu. Maka kecurangan itu besar kemungkinan akan terjadi. Hari ini kami datang ke sini (Bawaslu) hanya untuk memperkuat data yang kami punya. Sudah 75 persenlah data yang kami siapkan itu. Sementara berkas pendukung lainnya akan menyusul kemudian mengingat masih ada waktu untuk menyelesaikan kasus ini,” katanya.

Sementara itu, fungsionaris partai Gerindra, Adam Mone di kesempatan itu menyebut maraknya kasus pelanggaran yang terjadi di dua kecamatan ini bukan lagi dugaan tapi merupakan fakta yang sudah diketahui publik. Sehingga pihaknya meminta perlu ada pembenahan dan perbaikan bagi penyelenggara untuk menciptakan proses demokrasi jujur, adil dan transparan.

“Ini bukan indikasi lagi tapi ini sudah terang-benderang saat pleno di tingkat kabupaten. Buka peti seperti itu hasilnya. Malah saat buka peti DA1 plano pun tidak diisi sama sekali. Ada pengalihan suara dan ada indikasi pelanggaran di sana. Demikian pun halnya dengan di Kodi Blaghar. Kita patut mencurigai ada apa sehingga di sana tidak dilakukan pembukaan peti membuka C1 Plano padahal sudah secara tegas KPUD memerintahkan pleno menggunakan C1 Plano. Demikian pun Bawaslu juga memberikan rekomendasi itu, ” tambahnya. (bev/ol)