GMNI Desak Bupati Bayar Hak Teko Dan Copot Kadis PKO

berbagi di:
img-20191203-wa0021

GMNI saat melakukan aksi. Foto: Gusty/VN

 

 

Gusty Amsikan

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Cabang Kefamenanu menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati TTU. Massa menuntut Pemerintah segera membayar gaji 525 orang tenaga kontrak, yang telah disepakati dalam sidang banggar dan tertunggak selama 11 bulan, dalam waktu 2 x 24 jam. Massa menilai tunggakan pembayaran gaji tenaga kontrak terjadi karena pihak legislatif dalam hal ini DPR bahwa gagal menjalankan fungsi kontrol dengan baik. Massa juga mendesak Bupati TTU segera mencopot jabatan kepala dinas PKO sebab tidak menjalankan tugas secara efektif.

Pantauan VN di lapangan, Selasa (3/12) sekitar pukul 10.00 Wita,sebanyak 30 orang bergerak menuju Kantor Pemda TTU dengan menggunakan satu mobil pick up dan 14 sepeda motor dan mendapat pengamanan jalur oleh forerider Satlantas Polres TTU. Massa aksi menempuh rute sekretariat GMNI – Pertigaan Dalehi – Perempatan Terminal Kefamenanu – Perempatan Pos El Tari – Perempatan SDK Leob – Perempatan Perpustakaan – Pertigaan Kantor Golkar – Kantor Bupati TTU.

Setibanya di halaman Kantor Bupati TTU, mereka melakukan orasi dan mendesak masuk ke dalam Kantor Bupati TTU untuk bertemu dengan Bupati TTU atau Sekda Kabupaten TTU. Namun, mereka gagal bertemu kedua pejabat tersebut lantaran keduanya tengah berdinas di luar daerah. Orasi dan protes dari para anggota GMNI tersebut terus berlanjut. Massa sempat bersitegang dengan Kasat Pol PP, Agusto Solokana dan Kadis Nakertrans, Simon Soge, yang hendak menemui mereka saat itu.

Massa yang menuntut untuk kehadiran Bupati atau Sekda TTU itu terlibat adu mulut dengan Kasat Pol PP, Agusto Solokana. Mereka menuntut Kasat Pol PP sebagai mandataris Bupati TTU harus menandatanani pernyataan dalam waktu 2 x 24 jam segera membayar gaji tenaga kontrak yang belum dibayarkan hingga saat ini. Kepala Dinas Nakertrans, Simon Soge, yang hendak berdialog dengan massa, pun terlibat adu mulut dengan massa. Kasat Pol PP yang sebelumnya bersedia menandatangani surat pernyataan kembali menolak setelah surat pernyataan setelah dibuat. Polemik tersebut berhasil diredam setelah ada mediasi yang dilakukan oleh Kasat Intelkam Polres TTU, IPTU Yohny F. Makandolu.

Sekitar pukul 12. 30 Wita, massa GMNI membubarkan diri dari Kantor Bupati TTU dan menuju gedung DPRD TTU. Rencana aksi damai yang sedianya akan dilaksanakan di Gedung DPR batal tanpa ada alasan yang jelas. Massa hanya melakukan konvoi dari Kantor Bupati TTU menuju kilometer 9 jurusan Kupang, kemudian kembali ke sekretariat GMNI.

Koordinator Lapangan Alfredo Uskuluan dalam orasinya mengatakan Pemerintah pada dasarnya telah menyusun intrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di berbagi daerah. Berdasarkan undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa ketenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan setiap pekerjaan guna menghasilkan setiap pekerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana yang dimaksudkan, maka Pemerintah Daerah menetapkan pengupah yang melindungi pekerja. Untuk itu, pihaknya menuntut Pemerintah Daerah untuk segera membayarkan gaji 525 orang tenaga kontrak, yang telah disepakati dalam sidang banggar dan tertunggak selama 11 bulan.

Salah satu peserta aksi, Oswaldus Tefa dalam orasinya mengatakan jumlah tenaga kontrak di Kabupaten TTU yang telah disepakati dalam sidang banggar sebanyak 525 orang. Namun sampai saat ini juga belum menerima upah selama 11 bulan dengan berbagai alasan. Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah Daerah segera membayar upah 525 orang tenaga kontrak dalam waktu 2×24 jam. Pihaknya mendesak Bupati TTU segera mencopot jabatan kepala dinas PKO sebab tidak menjalankan tugas secara efektif. Pihaknya juga menilai tunggakan pembayaran gaji tenaga kontrak tersebut terjadi karena pihak legislatif dalam hal ini DPR bahwa gagal menjalankan fungsi kontrol dengan baik. (bev/ol)