Gubernur Harus Jatuhkan Sanksi

berbagi di:
Orangtua siswa berorasi saat mendatangi kantor Gubernur NTT.

Orangtua siswa berorasi saat mendatangi kantor Gubernur NTT terkait persoalan zonasi sekolah beberapa waktu lalu. Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong gubernur menjatuhkan sanksi atas pelanggaran saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 karena yang berwenang menjatuhkan sanksi
PPDB ialah kepala pemerintahan provinsi.

“Berdasarkan aturan, yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah gubernur,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Irjen Kemendikbud, Totok Suprayitno, saat dihubungi, kemarin.

Ia mengatakan, itu terkait dengan ditemukannya sejumlah pelanggaran oleh sekolah dan pihak terkait dalam pelaksanan PPDB dan Ujian Nasional (UN) 2018 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pelanggaran dalam
proses PPDB antara lain kasus penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dipalsukan serta adanya PPDB jalur mandiri dengan memungut
sejumlah uang di daerah.

Menurut Totok, Undang-Undang Pemerintah Daerah mengatur bentuk-bentuk sanksi bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak daerah.

Di era otonomi daerah, dinas pendidikan dan sekolah tidak berada di bawah struktur Kemendikbud.
Saat ini, ujarnya, pihaknya tengah mempelajari aturan-aturan daerah serta implementasinya. “Nanti kami akan koordinasikan dengan Kemendagri dan dinas dinas pendidikan terkait,” tukasnya.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad, juga mengatakan akan mengevaluasi PPDB 2018 yang menggunakan
sistem zonasi. “Kami berencana mengundang semua kepala dinas provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengevalusi PPDB tahun ini. Apa masalahnya dan apa solusi yang sudah mereka lakukan. Kami juga ingin melihat apakah masih ada anak-anak yang sampai akhir Juli ini belum mendapatkan sekolah. Itu harus diselesaikan oleh dinas pendidikan,” kata Hamid.

Sejumlah pelanggaran pada proses PPDB 2018 diungkapkan Ombudsman RI terutama terjadinya pungutan liar (pungli) dan penggunaan SKTM yang dipalsukan. Provinsi Lampung yang tidak mengikuti Permendikbud No 14 tahun 2018 tentang PPDB bebas pungutan.

Sementara itu, penyalahgunaan SKTM ditemukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Yogyatakrta. Kasus di Jawa Tengah, misalnya, SKTM yang diterbitkan oleh kelurahan tidak diverifikasi terlebih dahulu, atau hanya karena pengakuan dari pemohon dan surat RT atau RW.
Oleh karena itu, Kemendikbud harus menjatuhkan sanksi kepada sekolah yang menerima titipan di luar jalur penerimaan yang sudah ditentukan. Termasuk yang menyalahgunakan SKTM agar dijatuhi sanksi.

Di Kota Kupang, orangtua dari 275 calon siswa/i (casis) SMAN/SMKN di Kota Kupang, Selasa (24/7) mendatangi kantor Gubernur NTT dan meminta agar Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta.

Para orangtua membeberkan sejumlah pelanggaran yang mereka ketahui seperti perlakukan SMAN 1 Kupang, SMAN 3 Kupang, SMKN 1 Kupang, SMKN 2 Kupang dan SMKN 5 Kupang yang menerima casis yang tidak berdasarkan zonasi. Bahkan ada yang diterima lewat pintu belakang dan titipan pejabat. Akibatnya, anak-anak mereka tidak bisa bewrsekolah.
Jual-Beli Kursi

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Mendikbud) Muhadjir Effendy sudah memberi peringatan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk proaktif dalam PPDB 2018,

Dalam hal ini, pemda harus mengawasi sistem pelaksanaan PPDB untuk mencegah praktik jual-beli kursi. Pasalnya hal ini akan bertentangan dengan sistem zonasi yang diterapkan pada pelaksanaan PPDB saat ini yaitu mengedepankan pemerataan kualitas pendidikan di semua daerah.

“Jangan sampai terjadi praktik jual beli kursi karena jika hal ini terjadi maka termasuk ke dalam tindak pidana. Sistem zonasi dalam PPDB menekankan pada jarak antara siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang paling dekat dengan sekolah maka dia yang paling berhak. Maka kalau masih ada seleksi, itu bukan dalam rangka membuat peringkat tetapi sekadar tes penempatan. Sehingga tidak mengurangi hak siswa dalam konteks radius sekolah,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di Jakarta.

Muhadjir menambahkan, penerapan sistem zonasi untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri, serta analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, dan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi heterogen.

Dia mengatakan, penerapan PPDB membantu pemerintah dan pemda dalam memberikan bantuan atau afirmasi yang lebih tepat sasaran baik berupa sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah maupun peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan, mencegah penumpukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam suatu wilayah tertentu, dan mendorong pemda dan peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan.

Menurut Muhadjir, menghadapi penerapan sistem zonasi yang sudah memasuki tahun kedua ini, seharusnya pemda telah memiliki platform pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Sehingga pemda memiliki data pokok pendidikan(Dapodik) yang masif yang dapat digunakan untuk pemetaan pelaksanaan pendidikan ke depan termasuk di antaranya berapa jumlah siswa yang melanjutkan jenjang pendidikan, berapa jumlah kelas, dan apakah terjadi penumpukan guru di suatu wilayah. (mi/E-1)