Gubernur NTT Ajukan Tiga Nama Plt Sekda ke Mendagri

berbagi di:
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya.

Hiero Bokilia

 

 
Sekda definitif pengganti Sekda NTT Frans Salem yang telah memasuki masa purnatugas pada 1 Juli lalu hingga kini belum ditetapkan Presiden RI. Terkait hal ini, Gubernur NTT Frans Lebu Raya telah mengajukan tiga nama pelaksana tugas (Plt) Sekda. Tiga nama yang diajukan yakni Eman Kara, Michael Fernandes, dan Aleksander Sena.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada VN di gedung DPRD NTT, Selasa (4/7) mengatań∑an, Panitia Seleksi (Pansel) Sekda yang melibatkan pejabat dari Kemendagri sudah mengajukan nama tiga calon Sekda NTT¬† melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tiga nama yang diajukan yakni Ben Polo Maing (Asisten III Sekda Provinsi NTT), Sisilia Sona (Kepala Badan Kesbangpol), dan Tini Thadeus (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Namun, lanjutnya, sejauh ini belum ada penetapan dari presiden. Karena itu, jelas Lebu Raya, ia telah menandatangani surat usulan pelaksana tugas (Plt) Sekda ke Mendagri. Terdapat tiga nama yang diusulkan ke Mendagri untuk menjadi Plt Sekda sampai ada penetapan Sekda definitif.

“Ada tiga nama yang sudah diajukan ke Mendagri. Pertama Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan dua lainnya saya lupa,” kata Lebu Raya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT Eman Kara yang dihubungi per telepon Selasa malam kemarin menjelaskan, tiga nama yang diusulkan Gubernur ke Mendagri selain namanya juga Michael Fernandes, Asisten I dan Aleksander Sena yang saat ini menjabat Asisten III. “Surat usulan sudah diantar pegawai BKD Senin kemarin,” jelasnya.

Kara menjelaskan, dari tiga nama yang diusulkan gubernur itu tinggal nanti ditetapkan oleh Mendagri. Pelaksana tugas akan menjalankan tugas hingga ada SK penetapan Sekda definitif dari presiden.

Sebelumnya, Sekda Frans Salem mengatakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah merekomendasikan secara tertulis agar hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Provinsi NTT dapat diusulkan kepada presiden untuk ditetapkan. Sebab, dokumen, laporan, serta mekanisme yang telah ditempunPansel Sekda sudah sesuai aturan.