Gubernur Ultimatum April Kontrak Proyek Selesai

berbagi di:
Plt. Dinas PUPR Maksi Nenabu sedang menandatangani kontrak 10 dari 173 proyek di NTT, Kamis (29/3). Foto: Stef Kosat/VN

 
Stef Kosat

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menegaskan penandatanganan kontrak 173 proyek di NTT harus segera dilakukan.

“Sesuai arahan Pak Gubernur bahwa akhir April semua paket proyek yang berjumlah 173 sudah harus selesai ditandatangani kontraknya dan hari ini baru 10 proyek yang ditandatangani,” kata Plt Kadis PUPR NTT, Maksi Nenabu dalam acara penandatanganan kontrak kerja 10 paket proyek tersebut dilaksanakan di kantor Dinas PUPR NTT, Kamis (27/3).

Ia menegaskan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT, PUPR menjadi salah satu unit yang ditugaskan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan infastruktur.

“Cukup banyak harapan yang diberikan ke PUPR sehingga saya harapkan kepada para rekanan untuk mulai hari ini kita harus memiliki tekad yang sama setelah menandatangani kontrak. Tugas kita adalah mulai sama-sama mengawal semua pekerjaan ini,” katanya.

Ia mengatakan ada 173 paket proyek yang dikelola dalam tahun anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT baru melakukan teken kontrak kerja 10 paket proyek bersama rekanan pemenang tender. Proyek yang dikelola berkaitan dengan program peningkatan infastruktur, kawasan dan tata ruang. 173 paket proyek yang ditangani Dinas PUPR, 100 merupakan paket proyek strategis.

“Untuk itu kami butuh dukungan dari semua pihak, sebab jika tidak demikian tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri,” katanya.

Dia berharap agar ke-10 paket proyek yang sudah diteken kontraknya itu dapat dikerjakan dengan baik.

Ia mengingatkan para rekanan setelah penandatangan kontrak harus melakukan penarikan uang muka. Sebab hal itu berkaitan dengan proses dimulainya pekerjaan proyek. Para rekanan juga diingatkan untuk memberikan mutu atau kualitas terhadap proyek yang dikerjakan. Karena kontrak yang baik adalah bukan hanya kuantitas tetapi kualitas dari hasil kerja. Karena baru 10 paket dari 173 paket proyek yang harus dituntaskan Dinas PUPR tahun ini, maka Maksi meminta kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTT agar memprioritaskan dokumen proyek yang diusulkan Dinas PUPR, terutama untuk paket proyek jalan raya. Sebab pengerjaan jalan membutuhkan waktu panjang.

Selain itu, ia juga meminta dukungan dari BUMD seperti PT Flobamora dan Jamkrida untuk mensuplai aspal dan semen serta jaminan. Sehingga para rekanan juga bisa melihat peluang hadirnya PT Flobamora untuk membantu suplai bahan-bahan yang dibutuhkan demi kelancaran pembangunan.

Sementara itu. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTT, Paulus Tanggela dalam kesempatan yang sama, menjelaskan, semua kontraktor harus memiliki tenaga terampil dan ahli agar proyek yang dikerjakan kualitasnya terjamin baik.

“Ini sudah diamanatkan UU Nomor 12 Tahun 2017. Kalau kita bicara kompeten, maka pekerjaan berkualitas itu menuntut tenaga-tenaga terampil dan kompeten. Sehingga para kontraktor perlu memiliki pekerja yang punya keterampilan, pengetahuan dan mental yang baik,” jelasnya.

Dia mengingatkan para kontraktor akan tanggung jawab berat yang diembannya.

“Proyek yang sudah diteken kontrak harus bisa diselesaikan tepat waktu dengan hasil terjamin baik. Tidap boleh ada proyek yang mangkrak,” tegasnya. (mg-01)