Gubernur VBL Tuntaskan Masalah Tapal Batas SBD-Sumba Barat

berbagi di:
foto-hal-01-cover-280219-vbl-teken-kesepakatan-tapal-batas-dbd-dan-sumbar

Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat yang didampingi Bupati SBD, Markus Dairo Talu dan Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole, menandatangani naskah kesepakatan tapal batas wilayah Kabupaten SBD dengan Kabupaten Sumba Barat, Rabu (27/2). Foto: Frengky Keban/VN

 

Frengky Keban
Persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dengan Kabupaten Sumba Barat, tepatnya di Desa Karang Indah di wilayah Kodi Blaghar, SBD, dan Wetana di Sumba Barat, akhirnya menemui titik terang setelah Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) memimpin langsung rapat penentuan titik batas wiayah yang melibatkan seluruh elemen dari SBD dan Sumba Barat.

Rapat yang berlangsung di salah satu ruangan RSUD Redabolo-Watukawula, Kecamatan Kota Tambolaka, Rabu (27/2) siang, itu menghasilkan kesepakatan kedua pihak tentang titik batas wilayah kedua kabupaten.

Bupati SBD, Markus Dairo Talu, Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole, Wakil Bupati SBD, Ndara Tanggu Kaha, Wakil Bupati SB, Marthen Ngailu Toni, Sekda SBD, Antonius Umbu Zaza, Sekda Sumba Barat, Umbu Dingu Dedi, dan tokoh masyarakat dari kedua daerah hadir. Dari SBD hadir Imanuel Horo, Yonathan P Loghe, Soleman Tari Wungo, dan Paulus H Tende. Sedangkan dari Sumba Barat hadir Imanuel M Anie, Maria P Dua Wida, T L Dra, dan Datu Todu.
Penyerahan Desa
Sejumlah point kesepakatan dihasilkan dalam pertemuan itu, di antaranya, pertama, batas wilayah administratif pada subsegmen Karang Indah-Wetana (bagian selatan) sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten SBD, adalah Kali Polapare. Peninjauan lokasi subsegmen Karang Indah-Wetena akan dilaksanakan pada 6 Mei 2019 oleh Gubernur bersama Bupati SBD dan Bupati Sumba Barat. Saat itu, akan diadakan penyerahan Desa Karang Indah beserta seluruh aset di dalamnya dari Pemkab SBD kepada Pemerintah Sumba Barat.

Kedua, batas wilayah administratif antarkedua kabupaten tidak menghilangkan sejarah kepemilikan tanah/lahan baik dalam hak privat maupun komunal (adat) dan juga budaya. Sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh BPN Kabupaten SBD atas kepemilikkan tanah di Desa Karang Indah yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak diakui dan akan diverifikasi kembali sesuai dengan sejarah kepemilikkan tanah dengan dukungan data para tokoh masyarakat di Desa Karang Indah.

Gubernur VBL usai memimpin rapat terbatas tersebut, mengatakan persoalan tapal batas wilayah yang selama ini terjadi sudah diselesaikan secara baik. Kedua belah pihak telah bersepakat menetapkan batas administrasi kedua kabupaten berada tepat di Kali Polapare. Sedangkan, sertifikat yang diterbitkan sebelum kesepakatan itu dibuat, katanya, akan ditinjau kembali. “Nantinya akan dikeluarkan sertifikat sesuai dengan sejarah dan kepemilikan lahan,” katanya.

Ia menegaskan tapal batas wilayah kedua kabupaten sebenarnya tak perlu lagi dipersoalkan karena prinsipnya yang terjadi adalah persoalan batas adat yang sudah diselesaikan dengan baik.

“Batas adat itu tidak hilang dan berlaku dalam scope adat itu sendiri. Dalam arti selama ini yang terjadi adalah batas pemerintahan diberlakukan seperti batas adat. Juga ada tanah yang dijual yang seolah-olah diakui oleh Pemkab Sumba Barat yang kepemilikannya itu adalah masyarakat Kodi. Sekarang kita kembalikan, kalau dia keluarkan sertifikat tanpa sepengetahuan tokoh masyarakat Karang Indah maka tidak sah. Karang Indah akan masuk dalam Kabupaten Sumba Barat. Kalau nama (desa) saya pikir tetap Karang Indah. Bagus juga nama itu. Tidak ada masalah lagi, semua sudah selesai. Kalaupun ada wilayah perbatasan yang belum diselesaikan, nanti akan kami selesaikan,” tegasnya.

Bupati SBD menyambut baik kesepakatan yang telah dihasilkan dalam rapat tersebut. Bahkan dirinya menganggap tapal batas wilayah yang selama ini terus dipermasalahkan sudah selesai, termasuk agenda penyerahan Desa Karang Indah ke Kabupaten Sumba Barat.

“Iya sudah selesai. Saya harap tidak ada lagi persoalan di kemudian hari setelah penetapan ini,” pungkas dia. (mg-09/D-1)