Gugatan Penggugat Gua Bitauni Tak Punya Kekuatan Hukum

berbagi di:
img-20191202-wa0040

Penyerahan tanah Bitauni oleh Raja Insana L A.N Taolin (Almarhum), pada tgl 2 September 1988 kpd pihak gereja yg diterima langsung Uskup Pain Ratu (emiritus), di pelataran Gua Bitauni kelurahan Bitauni Kecamatan Insana. Foto: Istimewa

 

 

Gusty Amsikan

Kuasa hukum Gereja Katolik Keuskupan Atambua meladeni gugatan Gregorius Taneo, Cs terkait kepemilikan tanah di Gua Bitauni dan sekitarnya. Gugutan para penggugat dinilai tidak memiliki legal standing dan tidak dapat diterima secara formil. Penggugat Gregorius Taneo tidak memahami kapasitasnya menggugat sebagai kepala suku ataukah perorangan. Pasalnya, yang bersangkutan secara de facto tidak pernah diangkat sebagai Kepala Suku Aplasi, pemilik tanah Gua Bitauni sebelum diserahkan ke Gereja Katolik. Sementara secara pribadi, kapasitas yang bersangkutan pun dipertanyakan lantaran obyek sengketa bukanlah milik perorangan atau milik orang tua yang bersangkutan, melainkan milik Suku Aplasi dan Raja Insana. Sementara dua penggugat lainnya Nikolaus Naikofi dan Gabriel Anunu, sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan obyek sengketa.

Kuasa hukum tergugat, Yoseph Maisir dan Fransiskus Jefry Samuel, ketika diwawancarai wartawan, Senin (2/12) mengatakan hak untuk menggugat adalah hak seseorang. Namun, gugatan yang dilayangkan harus mempunyai legal standing. Penggugat menggugat kepemilikan tanah gua bitauni dan sekitarnya. Pihaknya selaku kuasa hukum, sama sekali tidak mengkhawatirkan gugatan tersebut. Pasalnya, pihaknya telah mendalami isi gugatan dan secara formil, isi gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menurut Yoseph, penggugat Gregorius Taneo tidak memahami kapasitasnya menggugat sebagai kepala suku ataukah perorangan. Pasalnya, yang bersangkutan secara de facto tidak pernah diangkat sebagai Kepala Suku Aplasi, pemilik tanah Gua Bitauni sebelum diserahkan ke Gereja Katolik. Ayahanda yang bersangkutan merupakan Kepala Suku Aplasi yang pada tahun 1988 bersama Raja Insana menyerahkan tanah Gua Bitauni kepada Keuskupan Atambua. Namun, yang bersangkutan bukanlah orang ditunjuk sebagai kepala suku menggantikan ayahnya. Sedangkan secara pribadi, kapasitas yang bersangkutan pun dipertanyakan lantaran obyek sengketa bukanlah milik perorangan atau milik orang tua yang bersangkutan, melainkan milik Suku Aplasi dan Raja Insana. Sementara dua penggugat lainnya Nikolaus Naikofi dan Gabriel Anunu, sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan obyek sengketa.

Yoseph menambahkan pada dasarnya obyek sengketa sudah bersertifikat sejak tahun 1988. Terdapat empat sertifikat yang menandai seluruh obyek yang disengketakan. Kepemilikan hak Suku Aplasi terhadap obyek sengketa berakhir pada tahun 1988 saat terjadi penyerahan atas obyek sengketa kepada Keuskupan Atambua secara sah di tengah-tangah misa yang dihadiri kurang lebih 25 ribu orang. Sejak saat itu, lahan yang disengketakan sah menjadi milik Keuskupan Atambua.

“Kita sudah enam kali melakukan proses mediasi secara formal di Pengadilan Negeri Kefamenanu. Proses mediasi juga tidak masuk akal menurut kami. Tuntutan dalam gugatan Rp 1,3 miliar, material maupun non material kemudian menjadi nol. Tuntutan kemudian berubah kembali, mereka menuntut pengakuan. Kami mengakui secara historis tanah itu memiliki sejarah milik Suku Aplasi, tetapi sejarah itu terhenti di tahun 1988, di mana telah terjadi sebuah penyerahan secara sah di tengah-tengah misa, dihadiri kurang lebih 25 ribu umat di tahun 1988. Artinya, kepemilikan Suku Aplasi sudah berakhir dan lahan tersebut sah menjadi milik Gereja Katolik Keuskupan Atambua,”jelasnya.

Kuasa Hukum tergugat lainnya, Fransiskus Jefry Samuel menambahkan pihak penggugat pun membuat pernyataan fiktif bahwa di atas obyek sengketa terdapat situs-situs adat. Gereja Katolik sangat menghormati hal tersebut dengan melakukan inkulturasi dan akulturasi. Namun, setelah pihaknya mengecek langsung di lapangan, tidak ditemukan situs-situs adat yang dimaksud. Jika memang ada, maka Gereja bersama umat akan menjaga sutus-sutus tersebut asalkan mendekatkan umat pada iman yang benar. Namun, jika menjauhkan umat dari imannya, Gereja tentu menolak.

Meskipun demikian, Gereja Katolik Keuskupan Atambua membuka ruang seluas-luasnya untuk berdamai. Tetapi, perdamaian itu harus didasari atas kebenaran dan keadilan. Hal tersebut merupakan moralitas gereja yang dijunjung teguh. Pihaknya selaku kuasa hukum juga berpijak pada titik tersebut.

“Para penggugat yang menggugat ini adalah umat katolik. Gua Bitauni tidak sekadar bangunan fisik tapi ada nilai spiritual, ada nilai keselamatan yang mau dicapai oleh umat. Kemarin pas proses mediasi, kita dalam hal ini Gereja Katolik, membuka ruang seluas-luasnya untuk berdamai. Tetapi, perdamaian itu harus didasari atas kebenaran dan keadilan. itu moralitas gereja, sebagai kuasa hukum titik pijak kita ada di sana,”pungkasnya.

Untuk diketahui, Penggugat yang menggugat kepemilikan tanah gua bitauni dan sekitarnya adalah penggugat I, Gregorius Taneo, penggugat II Gabriel Anunut, Penggugat III Nikolaus Naikofi.
Sementara pihak tergugat antaralain, gereja katolik Keuskupan Atambua (MGR.Anton Pain Ratu, Romo Donatus Tefa, Romo Gerardus Sallu, THL Taolin, Martha Sako, Bernadetha Taneo dan Nikolas Kab.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Dody Rahmanto dan para hakim anggota, Yefry Bimusu serta Gede Adi Mulyawan berjalan aman dan lancar.(bev/ol)