Hilangkan Dikotomi Warga Baru dan Warga Lokal dalam Konflik Warga Tanah Merah dan Oebelo

berbagi di:
Bupati Kupang, Ayub Titu Eki

 

 
Yes Balle

Konflik antarwarga Tanah Merah dan Oebelo di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur baru-baru ini harus diatasi sampai tuntas. Hal penting yang harus dilakukan adalah menghilangkan dikotomi warga baru (eks Tim-tim) dan warga lokal. Serta kedua belah pihak menahan diri dan hidup damai berdampingan.

Demikian intisari pandangan yang dikemukakan Wakil Bupati Kupang Terpilih Jerry Manafe dan Bupati Kupang Ayub Titu Eki, Jumat (31/8) terkait upaya penyelesaian konflik yang menewaskan dua warga itu.

Menurut Jerry, untuk menuntaskan persoalan yang terjadi, pertama, masyarakat harus difasilitasi sehingga tidak ada jurang pemisah antara yang disebut sebagai warga baru dan juga warga lokal. Tujuannya supaya menghilangkan dikotomi bahwa engkau bukan bagian dari saya dan saya bukan bagian dari engkau.

“Ini harus dihapus karena kita sudah menjadi satu yaitu warga Kabupaten Kupang yang merupakan bagian dari NKRI,” kata Jerry.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang ini, menambahkan, pemerintah harus memberikan kepastian hak kepada warga baru terkait status tanah dan tempat tinggal tanpa mengabaikan kepemilikan lahan milik warga lokal. Kalau tanah itu milik warga lokal perlu dilakukan pendekatan secara baik yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga memiliki kepastian hukum bagi semua pihak. “Semua harus jelas, tidak boleh ada yang semena-mena terhadap hak milik warga,” katanya.

Alternatif lain, jelas Jerry, yaitu pindah tempat tinggal sehingga warga baru memiliki kepastian hukum terkait kepemilikan lahan. Apalagi warga baru sudah merupakan bagian dari penduduk Kabupaten Kupang.

“Persoalan yang terjadi yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak manusia di antara dua kelompok warga tersebut biasanya dipicu oleh masalah sepele. Karena itu, harus ada langkah taktis strategis untuk mengatasi secara permanen persoalan tersebut,” kata Jerry.

Apalagi, menurut Jerry Manafe, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut sudah terjadi kawin-mawin yang harusnya semakin mempererat kohesi sosial antarwarga. Selain itu, semua masyarakat di wilayah tersebut adalah sesama warga negara Republik Indonesia.

“Saya pikir kita semua adalah satu, jadi jangan ada lagi perbedaan di antara kita dan jangan ada lagi perasaan saya bukan kau dan kau bukan saya. Sepanjang masih ada rasa itu sulit untuk menyatukan kita semua. Kepastian hukum status tanah dan kehidupan layak harus menjadi prioritas kita semua,” kata Jerry.

 
Tahan Diri
Terpisah, Bupati Ayub Titu Eki mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kupang meminta kedua kelompok menahan diri dan menyelesaikan konflik antarwarga secara damai.

“Pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meminta masyarakat agar menahan diri serta tidak lagi saling menyerang. Selesaikan persoalan yang terjadi secara damai dengan kepala dingin,” kata Bupati Titu Eki, kemarin.

Bupati Ayub mengatakan, pemerintah akan melakukan upaya terhadap pihak-pihak yang berkonflik secara damai. Pemerintah akan tetap melakukan pendekatan dengan berbagai pihak demi terwujudnya perdamaian di antara masyarakat yang bertikai.

Menurut Bupati Ayub, dua kelompok masyarakat yang bertikai harus mampu menahan diri dan menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, karena konflik yang terjadi pada Kamis-Jumat (23-24/8) menyebabkan kerugian bagi masyarakat
di daerah itu.

“Berhentilah berkonflik karena tidak ada manfaatnya sama sekali, malah akan membawa banyak kerugian,” kata Bupati Ayub. (yes/S-1)