Hotel Sasando Diambilalih Pemprov

berbagi di:
foto-hal-01-zeth-s-libing

Plt Kepala Badan Pengelola Aset dan Pendapatan Zet Sony Libing

 
Stef Kosat

Kesabaran Pemerintah Provinsi NTT, terhadap sikap manajemen Hotel Sadando, tampaknya telah habis. Ruang diskusi dan penyelesaian persoalan yang diberikan sejak 6 November 2018 hingga 19 Juni 2019, tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena itu, terhitung hari ini, Selasa 25 Juni 2019, pukul 00.00 Pemprov NTT selaku pemilik aset Sasando akan mengambil alih penuh manejemen hotel tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan Plt Kepala Badan Pengelola Aset dan Pendapatan Zet Sony Libing saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/6) siang.

Pemprov NTT, lanjut Sony, sangat kecewa atas sikap tidak kooperatif manajemen Sasando Hotel karena tidak mencari solusi atas persoalan kontrak yang sudah diperbarui sejak tahun 2015.

“Seharusnya manejemen Sasando meniru skema pembaruan kontrak seperti Subasuka. Karena dalam kontrak sebelumnya Subasuka per tahun hanya bayar Rp 250 juta, tetapi setelah pembaruan mereka menyetujui per tahun membayar Rp 750 juta”, jelas Sony.

Ia menjelaskan, kontrak kerja sama antara Pemprov NTT dan Hotel Sasando perlu diperbaiki. Kelemahan dalam kontrak kerja sama itu tidak memuat sanksi, dan dalam kontrak Pemprov dan pihak hotel bersepakat untuk Sasando Hotel membayar ke Pemprov dengan sistem BGS. Tetapi cara pembayaran tidak menggunakan metode BGS, yang mana Sasando harus membayar tiap tahun Rp 600 juta. “Tetapi mereka malah menggunakan metode sewa dan hanya bayar Rp 300 juta dan itu merugikan pemerintah ratusan juta per tahun,” jelas Sony.

Karena itu, Pemprov NTT memberikan somasi selama tiga bulan agar ada penyelesaian persoalan. Akan tetapi, pihak Sasando masih berkelit. Akibatnya, Pemerintah melakukan pemutusan hubungan kerja sama (PHK) diikuti surat peringatan tiga kali.

“Berdasarkan Permendagri 19 tahun 2015 yang menyatakan pihak pertama bisa mengambil alih sepihak. Kalau pihak kedua dalam hal ini Sasando tidak kooperatif dalam kerja sama atau tidak bertanggung jawab”, tandas Sony.

Arahan Gubernur-Wakil Gubernur, meminta agar manajemen diambilalih oleh Pemprov NTT, namun karyawan tetap diselamatkan untuk bekerja pada tempat itu. “Gubernur perintahkan agar tidak boleh ada PHK terhadap karyawan yang sudah ada,” ungkapnya.

Berhembus isu tidak sedap bahwa manejemen Sasando telah menggadaikan sertifikat tanah tersebut ke Bank Bukopin dan BPR TLM, dengan alasan pengembangan dan renovasi. “Karena itu, Badan Pengelola Aset dan Pendapatan sedang melakukan penelusuran. Kenapa masih dugaan? karena masih perlu pembuktian benar atau tidak?,” tegas Sony.

Pemprov NTT juga mempersilakan manajemen Sasando membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dan pemerintah siap melayani gugatan itu. Pemerintah juga telah mempersiapkan manajemen untuk kelola hotel itu secara mandiri.

Manejer Operasional Hotel Sadando Maria Kopong yang dihubungi melalui pesan Whatsapp menyampaikan permohonan maaf karena sedang mengikuti acara halal bihalal dan berjanji akan menelepon. Namun hingga pukul 23.26 Wita, tidak menelpon sesuai janjinya. Ia mengirim pesan Whatsapp bahwa sedang rapat.

 
Tempuh jalur hukum
Sebelumnya Perwakilan Direksi Hotel Sasando, Stanislaus Sanga Ama mengatakan, pihaknya sedang berupaya menempuh jalur hukum terkait pengambilalihan sepihak oleh Pemprov NTT. Ia mengakui, pihaknya sudah mendapatkan surat peringatan sebanyak tiga kali sampai pada penyegelan.

“Kami beritikad baik untuk menerima proses ini. Tanggapan tetap kita jalankan, dan proses negosiasi kita lakukan juga, tapi memang belum sampai pada kata sepakat. Setiap surat peringatan kami menjawabnya dan kami berupaya untuk bertemu. Hanya mungkin belum ada kesepakatan,” ujarnya.

Dalam perjanjian kerja sama, lanjutnya, ada isyarat positif bahwa bisa dilakukan addendum. Menurutnya, addennndum ini tentu terkait dengan berbagai hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama sebelumnya.

Ia mengatakan, persoalan yang terjadi karena belum ada kesepakatan terkait nilai kontrak sesuai BGS setahun Rp 600 juta.

Menurutnya, kehendak pemerintah ini belum bisa dipenuhi manajemen hotel. “Di situlah (GBS) titiknya belum ada kesepakatan. Ya, pemerintah menghendaki demikian, tapi kami kan punya alasan keberatan. Nah, di situ belum ada titik kesepakatan,” katanya. (mg-01/R-4)