BETUN, VICTORYNEWS - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBPA) Kabupaten Malaka, Malaka Josefina Bete Manek menyebut 19.000 keluarga di Kabupaten Malaka berpotensi stunting.
Data keluarga di Kabupaten Malaka berpotensi stunting itu disampaikannya pada kampanye percepatan penurunan stunting, Sabtu (19/11/2022) di aula susteran SSps Betun.
Acara kampenye percepatan penurunan stunting itu dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran dan Kepala BKKBN NTT yang diwakili oleh Kepala Bidang Pertahanan dan Kesejahteraan.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sebut Penanganan Stunting di Kabupaten Malaka Jadi Contoh di NTT
Berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat Pusat sampai daerah, Kabupaten Malaka sendiri yang dipelopori oleh Bupati dan Wakil Bupati Malaka sudah menjalankan instruksi tersebut.
"Bahkan instruksi ini kita jalankan sampai di level desa. Puji Tuhan, atas hasil kerja keras bersama stakeholders angka stunting di Kabupaten Malaka mengalami penurunan yang cukup baik," jelasnya.
Menurutnya, pada Februari ada 18 persen kemudian bulan Agustus 2022 turun jadi 15,9 persen.
Baca Juga: Pulang dari KTT G20 di Bali, Presiden AS Joe Biden Hadiri Pernikahan Sang Cucu
"Tentu kedepan kami akan terus berupaya untuk menekan angka stunting dengan harapan Malaka bisa menempatkan posisi zero stunting di Provinsi NTT," tandasnya.
Artikel Terkait
Selamatkan Generasi Masa Depan Lembata, Pemkab Lembata Tangani Stunting Terintegrasi
Enam Desa di Kabupaten Lembata Masuk Kategori Zero Stunting
Tangani Stunting, Pemkab Lembata Dapat DAK Kesehatan Rp1 Miliar, Ini Peruntukkannya!!
Buka Konsolidasi PNPS, Wakil Bupati Ende : Stunting Menjadi Persoalan Besar
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sebut Penanganan Stunting di Kabupaten Malaka Jadi Contoh di NTT