ICW Minta Jokowi Tak Tunjuk Setya Novanto Baca Teks Proklamasi

berbagi di:
novanto

 

 

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 RI sudah di depan mata. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pejabat negara dilibatkan dalam upacara kemerdekaan di Istana Negara.
Ketua MPR Zulkifli Hasan pada 2015 lalu sempat melontarkan tradisi pembacaan teks proklamasi. Sejak era kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono, kata dia, teks proklamasi dibacakan bergilir oleh Ketua MPR, DPD, dan DPR.
Tahun ini, seharusnya giliran Ketua DPR Setya Novanto yang akan membacakan teks proklamasi. Apakah salah?
Jika nanti Novanto betul-betul membacakannya, itu berarti akan menjadi pengalaman kali kedua baginya. Pasalnya, Novanto pernah membacakan teks proklamasi pada 2015 lalu, saat dia menjabat sebagai Ketua DPR di periode tersebut.
Namun dua tahun lalu, nama Novanto masih Setya Novanto. Embel-embel “Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto” itu belum disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Jokowi sebaiknya tidak tunjuk Setya Novanto tersangka korupsi proyek e-KTP sebagai pembaca teks proklamasi pada hari Kemerdekaan ke-72 mendatang. Jika negara ini serius ingin merdeka dari korupsi, maka jangan beri tempat bagi mereka yang diduga terlibat korupsi,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Minggu (6/8).
Terpidana kasus korupsi, Irman Gusman, juga pernah diberikan kesempatan yang sama. Mantan Ketua DPD itu pernah membacakan teks proklamasi di Istana dua kali, pada 2013 dan 2016.
Irman kini sudah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, karena terbukti menerima suap sebesar Rp 100 juta untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan swasta. Dia divonis 4,5 tahun penjara.
Tahun 2014, Ketua MPR Taufieq Kiemas seharusnya membacakan teks proklamasi di Istana. Namun hal itu urung dilakukan, karena Taufieq yang saat itu sedang sakit, sehingga dibacakan politikus PDIP Sidharto Danusubroto sebagai Ketua MPR pengganti.
Dan kini, seharusnya, naskah itu kembali dibacakan Novanto, dengan status tersangkanya yang sekarang.
Di kasusnya, Novanto diduga mengkondisikan peserta dan pemenang tender e-KTP. Dia diduga berperan, baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, dan proses pengadaan barang dan jasa. Kerugian negara: Rp 2,3 Triliun.
“Sebaiknya tunjuk orang yang berintegritas dan tidak bermasalah sebagai pembaca teks proklamasi,” ujar Emerson.
Jika kesempatan yang pernah diberikan ke Irman diberikan lagi ke Novanto–dengan status tersangka–, tentu naskah Proklamasi yang mati-matian diperjuangkan akan tercederai.
Sumber: Kumparan