IMF Puji Reformasi Fiskal Indonesia

berbagi di:
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara debat yang disiarkan langsung CNN dari Gedung IMF. (FOTO: AFP)

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara debat yang disiarkan langsung CNN dari Gedung IMF. (FOTO: AFP)

 

 

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde memuji upaya Indonesia untuk memberantas korupsi dan pengelakan pajak. Hal itu disampaikan Lagarde dalam acara debat yang disiarkan langsung CNN dari Gedung IMF, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis 12 Oktober siang waktu setempat.

Dalam acara debat itu juga hadir sebagai pembicara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menkeu Kanada William Morneau, dan Profesor Ilmu Ekonomi Universitas Harvard Gita Gopinath.

Saya akan mengatakan hal ini secara terang-terangan karena mungkin Sri Mulyani tidak mau mengatakannya. Indonesia menghadapi isu korupsi dan pengelakan pajak yang cukup rumit, dan Sri Mulyani berhasil mendorong upaya untuk mengatasi kedua isu itu,” ujar Lagarde yang langsung disambut tepuk tangan ratusan hadirin yang mengikuti jalannya debat terbuka itu di Gedung IMF.

Pujian itu disampaikan Lagarde setelah Sri Mulyani menjawab pertanyaan moderator debat Richard Quest. Pembawa acara¬†Quest Means Business¬†di CNN itu menanyakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki ‘atap yang bocor’, metafora yang digunakan Lagarde merujuk pada masalah-masalah ekonomi yang mengganggu jalannya upaya pemulihan ekonomi.

“Yang perlu dilakukan terlebih dulu bukan memperbaiki ‘atap yang bocor’, melainkan membangun landasan yang kuat. Jika landasan sudah kuat, apa pun bisa diperbaki.”

Landasan yang dimaksud Sri Mulyani ialah bagaimana menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang supaya ada kemajuan. Itu tidak mudah karena berarti harus ada kebijakan berani untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan dasar yang fleksibel sehingga mudah dijalankan.

Menurut Sri, hal nyata yang bisa dilakukan dengan instrumen fiskal untuk memperoleh pertumbuhan inklusif ialah dengan kajian lebih mendalam tentang reformasi perpajakan yang beraneka ragam.

“Dalam pertemuan G-20 beberapa waktu lalu, kami berupaya menghindari penurunan tarif pajak hanya supaya bisa menarik lebih banyak investor. Tarif pajak di Indonesia kini 25 persen, tapi lihat bagaimana tarif pajak Singapura yang jauh lebih kecil yaitu 17 persen. Kita harus menetapkan apa kebijakan fiskal yang dikehendaki, dari sisi penerimaan dan pengeluaran,” ungkap Sri Mulyani.

Momentum Perpajakan

Pengamat pajak dari CITA Yustinus Prastowo menilai wajar bila Indonesia memperoleh pengakuan positif di mata internasional. Ada dua hal yang menjadi capaian besar, yaitu program pengampunan pajak (tax amnesty) dan penerbitan PP No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dalam rangka menyambut era pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI).

Namun, Yustinus mengingatkan agar reformasi perpajakan harus dituntaskan lantaran pertaruhannya cukup besar. “Reformasi pajak menjadi hal penting dan harus tuntas. Kalau reformasi gagal, kita akan sulit mencari momentum lagi.”

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan perlu dukungan sistem dan instrumen yang memungkinkan perpajakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. “Secara efektif artinya dapat menjangkau seluruh aktivitas ekonomi yang memang memiliki potensi pajak. Secara efisien artinya dengan keterbatasan kapasitas otoritas pajak, tetap dapat menjalankan fungsi secara optimal.” (Media Indonesia)