Inspektorat TTS Didesak Buka Temuan Rp 20 Miliar

berbagi di:
Kepala Inspektorat TTS Esterina Banfatin

Kepala Inspektorat TTS Esterina Banfatin.

 
Megi Fobia

Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur didesak untuk menjelaskan secara rinci temuan BPK RI Perwakilan NTT terkait indikasi kerugian negara atau korupsi dalam pengelolaan keuangan APBD Tahun Anggaran 2002-2017 sebesar Rp 20 miliar lebih.

Inspektorat diminta untuk membuka organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah dan belum mempertanggungjawabkan temuan-temuan tersebut. Pihak Inspektorat bahkan didesak membeberkan jumlah temuan yang sudah diajukan Pemkab TTS ke aparat penegak hukum untuk diproses.

Demikian intisari pandangan yang dikemukakan anggota DPRD TTS Arifin Betty dan Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) Kabupaten TTS Alfred Baun secara terpisah kepada VN, Minggu (1/10).

Menurut Arifin Betty, sangat penting bagi Pemkab TTS untuk menjelaskan secara detail soal temuan-temuan tersebut sehingga publik bisa memahami kondisi yang sebenarnya terjadi.

“Intinya Pemkab harus jelaskan, berapa yang berpotensi (merugikan negara) dan (harus) diselesaikan secara hukum. Berapa yang sudah ditindaklanjuti dengan menghargai itikad baik untuk mengembalikan keuangan negara,” katanya.

Alfred Baun menambahkan, Inspektorat Kabupaten TTS mestinya menidaklanjuti temuan-temuan indikasi kerugian negara atau korupsi sebesar Rp 20 miliar lebih dengan OPD sejak LHP BPK diberikan. Karena kalau tidak, maka

Inspektorat bisa dianggap melindungi pelaku koruptor di Kabupaten TTS.

Menurutnya, Inspektorat sebagai lembaga auditor sistem pengelolaan keuangan negara di Pemkab TTS bisa dinilai tidak adil, sebab ada temuan sejak 2002 namun yang di bawah ke meja hijau untuk pejabat tertentu saja.

“Ini persoalan baru diungkapkan, kenapa sejak temuan sesuai dengan LHP tidak ungkapkan. Jika mantan Sekda Salmun Tabun tidak ungkapkan maka Inspektorat TTS akan diam,” tegasnya.

Untuk itu, Alfred akan melakukan audiensi bersama Inspektorat untuk mengetahui lebih jelas siapa-siapa OPD yang belum mengembalikan uang negara dan siapa yang sudah.

Melalui audeinsi Alfred juga akan mengkonfirmasi informasi yang beredar soal pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp 500 juta oleh Inspektorat TTS.

Penjabat Sekda TTS Epy Tahun yang dikonfirmasi terpisah, mengaku belum tahu persis kasus temuan anggaran oleh lembaga auditor yang baru terkuak itu.

“Saya belum tahu persis, nanti saya cek di Inspektorat. Karena selama menjabat sebagai penjabat Sekda TTS, tidak ada laporan dari inspekftorat TTS,” jelasnya.

Namun Epy memastikan Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Pemkab TTS akan melakukan sidang sehingga akan direkomendasikan ke penegak hukum.
Inspektorat Akui

Kepala Inspektorat TTS Esterina Banfatin yang dikonfirmasi VN melalui telepon seluler dan pesan singkat (SMS) terkait pernyatan Araksi TTS, kemarin tidak merespon.

Sebelumnya, ketika diwawancari VN, Rabu (27/9) di ruang kerjanya, Esterina membenarkan besaran anggaran yang merupakan temuan pemeriksaan lembaga auditor tersebut sebesar Rp 20 miliar lebih, belum dikembalikan sejak
tahun 2002.

Dia mengakui sudah ada temuan yang direkomendasikan ke kejaksaan untuk diproses hukum. Namun, tidak semua temuan direkomendasi ke ranah hukum karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, yang wajib menindaklanjuti adalah pimpinan dari OPD yang diperiksa. Dia menambahkan, tidak semua persoalan keuangan direkomendasi ke ranah hukum. Karena jika ada indikasi kerugian negara atau tindak pidana korupsi, akan diselesaikan oleh OPD terkait.

Inspektorat TTS tidak merekomendasikan pelaku-pelaku kejahatan terhadap keuangan negara, karena ada ASN yang pensiun yang tidak menindaklanjuti, meninggal dunia, mutasi, dan lain sebagainya.

“Setelah dianalisa saat evaluasi ada kendala yakni pelaku tidak mengembalikan tepat waktu. Selain OPD, ada juga dari pihak ketiga, namun yang paling banyak adalah pihak ketiga yang berhutang, sehingga total Rp 20 miliar lebih yang belum dikembalikan,” bebernya.

Terkait dana makan minum Bupati dan Wakil Bupati TTS juga merupakan salah satu temuan Inspektorat TTS, Esterina membenarkan informasi tersebut, namun temuannya sudah dikembalikan.

Bupati TTS Paul Mella, Sabtu (30/9) mengatakan bahwa Pemkab TTS sedang berproses untuk mengembalikan anggaran tersebut.

“Setelah menerima LHP, langkah Pemda TTS adalah menindaklanjuti semua LHP dan sementara dalam proses pengembalian. Kita sementara proses untuk kembalikan anggaran yang merupakan temuan,” ujarnya.

Dari besaran temuan tersebut, ada pejabat yang sudah meninggal, dan ada temuan juga belanja hilang dan sementara dalam proses pengembalian.

Bupati Mella juga mengakui dari temuan dalam LHP tersebut, ada anggaran yang harus dikembalikan dan ada juga yang diproses hukum. Namun, ia tidak hafal jumlah temuan yang diproses hukum. Meski demikian, ia mengatakan beberapa temuan sudah diproses secara hukum dan dikembalikan.