Inspektorat TTS Enggan Beberkan OPD Terkait “Korupsi”

berbagi di:
Kepala Inspektorat TTS Esterina Banfatin

Inspektur Kantor Inspektorat TTS Esterina Banfatin

 

Megi Fobia

Inpesktur Kantor Inspektorat Timor Tengah Selatan (TTS), NUsa Tenggara Timur enggan menyebutkan nama organisasi perangkat daerah (OPD) maupun perseorangan yang terindikasi merugikan keuangan negara alias korupsi sesuai hasil temuan BPK RI Perwakilan NTT selama 2002-2017 senilai Rp 24 miliar.

Saat diwawancarai VN di ruang kerjanya, Senin (2/10), Esterina hanya memastikan besaran keuangan negara yang menjadi temuan mencapai Rp 24 miliar.

“Rp 24 miliar hampir ada di setiap OPD dan hampir semua ASN termasuk di dalamnya,” kata Esterina.

Temuan ini akan disidangkan bersama Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) dan mempertimbangkan temuan yang akan direkomendasikan ke ranah hukum karena beberapa sudah ada yang kembalikan. “Contohnya Pak Frans Maksi Oematan sudah kembalikan temuannya sebesar Rp 3 juta,” ujarnya dan menambahkan MPTGR sedang meramu agenda persidangan.

Ia membantah melindungi koruptor karena tidak ingin memberi informasi terkait nama OPD dan perorangan yang tersangkut korupsi.

“Kami tidak lindungi koruptor, tetapi ada regulasinya, sudah banyak organisasi yang minta data termasuk jaksa dan Araksi tetapi kami tidak berikan,” ucapnya.

Esterina mengatakan kasus yang sudah direkomendasikan ke penegak hukum di antaranya kasus di Dinas Perikanan TTS, dana rutin BKD, dan kasus Dispenda 2010. Sedangkan kasus konsumsi pelantikan bupati dan wakil bupati yang menyeret Sekda TTS tidak direkomendasikan Inspektorat. Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS sendirilah yang melakukan pemeriksaan.

Terpisah, Penjabat Sekda TTS Epy Tahun mempertanyakan kinerja Inspektorat TTS selama ini yang mendiamkan kasus-kasus tersebut karena baru dibeberkan saat ini.

Epy menilai, Inspektorat bisa dinilai melindungi koruptor di TTS karena sejak ada LHP tidak menindaklanjuti temuan, padahal ada pelaku yang sudah meninggal dan pensiun.

Selama menjadi Penjabat Sekda TTS, Epy mengaku tidak pernah ada lapora dari Inspektorat TTS terkait temuan tersebut. Media mengungkapkan hal tersebut dan dibenarkan Inspektorat TTS.

Anggota DPRD TTS Marthen Tualaka menyesalkan kinerja Inspektorat TTS, Pemda, dan MPTGR yang dinilainya tidak bekerja dengan efektif. Padahal tim MPTGR mendapat honor dari negara.

“Semestinya ada tindakan tegas terhadap temuan LHP. Tapi Pemda dan MPTGR tidak merekomendasikan apa-apa,” kata Tualaka.

Dia memastikan DPRD agar segera mengambil sikap politik untuk menempuh jalur hukum jika Inspektorat dan Pemkab TTS tidak segera menindaklanjuti temuan LHP BPK tersebut.

Terpisah, Kepala Kejari TTS Oscar Douglas Riwu menjelaskan kasus yang direkomendasikan oleh Inspektorat adalah kasus Dinas Perikanan TTS. Sedangkan kasus BKD, jaksa yang telusuri sendiri. “Selama saya berada di TTS, Inspektorat tidak pernah rekomendasikan kasus ke Kejari TTS untuk proses hukum,” katanya. (mg-12/H-2)