Investor di NTT Wajib Berkontribusi melalui CSR

berbagi di:
Perusahaan harus memiliki rencana/target soal penyaluran dana CSR, dan pemerintah pun perlu memberikan usulan pemanfaatan dana CSR kepada perusahaan/investor.

 

 
Pelaku usaha/investor, termasuk perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki investasi besar, wajib memberikan kontribusi dalam pembangunan melalui dana CSR atau Corporate Social Responbility (tanggung jawab sosial perusahaan). Kontribusi melalui CSR ini sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Demikian intisari pandangan dosen Politeknik Negeri Kupang Maria Bernadeta Ringa kepada VN di Cafe Food Court Kupang, Sabtu (12/1).
Konsep CSR, kata Maria yang juga salah seorang auditor Hotel itu, adalah kontribusi pelaku usaha terhadap upaya mencapai tujuan pembangunan. Dengan CSR bisa dilakukan pelatihan, atau pengadaan fasilitas untuk organisasi masyarakat.

“Hampir semua GM (general manager) hotel yang ada di Kota Kupang ini saya sudah wawancarai. Hampir semua CSR mereka belum terarah. Artinya mereka ingin memberikan CSR tetapi data organisasi-organisasi kemasyarakatan dari pemerintah tidak ada. Jadi, mereka tidak tahu mau memberikan kepada siapa,” jelas akademisi Politeknik Negeri Kupang (PNK) ini.

Pemerintah, kata Maria, mendorong masyarakat untuk membentuk organisasi-organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Selanjutnya, mendorong pihak swasta untuk menyalurkan dana CSR, baik melalui pelatihan maupun pemberian fasilitas serta modal usaha kepada masyarakat.

“Jadi, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat saling bergandengan tangan. Misalnya petani tanam sayur, bawang, berternak kemudian ikan dari nelayan. Wajib hukumnya pihak hotel membeli dari masyarakat setempat, jangan datangkan dari luar daerah supaya masyarakat lokal juga merasa dihargai karena pemasaran usaha mereka sudah jelas,” katanya.

Menurutnya, Provinsi Bali maju pesat karena menerapkan tiga aspek itu, yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Masyarakat membentuk organisasi, dan pemerintah mendorong pihak swasta untuk membwrikan CSR kepada masyarakat. “Sehingga masyarakat di sana sejaterah secara ekonomi, karena segala usaha masyarakat tidak disia-siakan,” pungkasnya.

Pelaku wisata Oddy Messakh mengungkapkan bahwa produk masyarakat harus memiliki nilai jual. Pemerintah perlu mendorong agar kreativitas masyarakat harus mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.

Menurut dia, guna menyukseskan program pariwisata yang dicanangkan Gubernur Viktor Laiskodat bersama Wagub Jos Nae Soi, dinas-dinas teknis terkait wajib turun ke masyarakat untuk memberikan pelatihan.

“Saya pikir, kita jangan terlalu banyak diskusi-diskusi. Dalam waktu satu minggu saja, saya sudah mengikuti diskusi tentang pengembangan pariwisata sebanyak tiga kali. Kapan kita mulai, kalau setiap dinas masing-masing membuka diskusi untuk membahas pariwisata. Ayo, saatnya dinas untuk turun ke masyarakat berikan pelatihan,” kata pemilik OCD Cafe Lasiana itu.

 
Butuh Perencanaan
Pengamat ekonomi dari Unkris Artha Wacana Kupang, Dr Frits O Fanggidae menegaskan, perusahaan wajib menyediakan sejumlah dana untuk membiayai tanggungjawab sosialnya (CSR).

Menurutnya, sampai saat ini penyaluran CSR belum terara padahal sebetulnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pihak perusahaan sendiri harus punya rencana/target yang jelas, kepada siapa dana CSR akan disalurkan. Kedua, dari sisi pemerintah, perlu disusun usulan pemanfaatan CSR untuk kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dalam kaitan ini, kata dia, pihak pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator untuk menghubungkan pihak perusahaan dengan kelompok atau individu yang hendak dibantu.

“Misalnya Bank Indonesia, pemanfaatan CSR-nya benar-benar direncanakan, sehingga penyalurannya tepat pada kelompok atau individu yang hendak dibantu. Saran saya, perusahaan yang ada di Kota Kupang dapat menggunakan pola pemanfaatan CSR sebagaimana dipraktikkan Bank Indonesia. Jika pun pemerintah terlihat, hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai penentu,” jelasnya.

Khusus hotel, menurut dia, pemanfaatan CSR-nya dapat diarahkan untuk mendukung aktivitas bisnis hotel, misalnya dengan memperkuat rantai pasok makanan atau kegiatan seni/budaya dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Intinya, hotel dapat memanfaatkan CSR-nya untuk membantu pengembangan usaha petani/kelompok tani hortikultura, yang hasilnya diserap oleh hotel. Juga membina kelompok seni budaya dalam masyarakat dan berbagai kelompok industri kerajinan untuk kepentingan kepariwisataan,” pungkasnya. (mg-08/R-2)