Jaksa Mulai Gilir KPA Dan Kontraktor Jalan Perbatasan

berbagi di:
pengadilan-hakim-tipikor

Gusty Amsikan

 

 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur mulai menggilir proses hukum empat dari tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan perbatasan tahun 2013, yang belum dituntaskan. Hal itu dibuktikan dengan adanya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten TTU, Fransiskus Tilis, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selain Tilis, pemanggilan dan pemeriksaan pun dilakukan terhadap empat kontraktor pelaksana paket pekerjaan yakni kontraktor CV. Kemilau Bahagia, CV. Pamitran, CV. Viarie dan CV. Tritunggal Abadi.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri TTU, Kundrat Mantolas, kepada VN Jumat (8/9), di sela-sela pemeriksaan terhadap mantan Kepala BPPD Kabupaten TTU, Fransiskus Tilis, di Kefamenanu.

Kundrat mengatakan, pihaknya pada hari ini melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala BPPD, Fransiskus Tilis, selaku KPA pada proyek peningkatan jalan perbatasan tahun anggaran 2013. Pemeriksaan terhadap Tilis merupakan langkah awal dalam tindak lanjut proses hukum empat dari tujuh paket pekerjaan yang masih tersisa, yakni paket pekerjaan peningkatan ruas jalan kantor Kecamatan Bikomi Utara, oleh CV. Kemilau Bahagia, dengan pagu dana Rp 869.500.000. Peningkatan ruas jalan Faenake-Banain A, oleh CV. Pamitran dengan pagu dana Rp. 1.310.002.000. Peningkatan ruas jalan Saenam-Nunpo Section 2 oleh CV. Viarie dengan nilai kontrak Rp. 880.000.000, dan peningkatan ruas jalan Saenam-Nunpo section 3, yang dikerjakan CV. Tritunggal Abadi dengan nilai kontrak Rp. 2. 057.200.000.

Menurut Kundrat, selain pemeriksaan terhadap KPA, pihaknya pun telah memanggil empat kontraktor yang bersangkutan guna proses pemeriksaan. Langkah tersebut selain bertujuan menuntuskan proses hukum empat paket pekerjaan yang masih tersisa, juga untuk membuktikan bahwa pihak Kejaksaan dalam tidak melakukan tebang pilih dalam pemberantasan praktik korupsi di Kabupaten TTU. Hal itu juga, bertujuan mengembalikan kepercayaan publik serta memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Sesuai janji kami, empat paket pekerjaan yang masih tersisa tetap diproses hukum. Proses hukum ini baru dilanjutkan karena kami masih fokus menuntaskan tiga paket terdahulu. Kami sudah periksa KPA dan para kontraktor pelaksana. Dalam proses hukum kasus ini, tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua diperlakukan sama di mata hukum.

Ia menambahkan pihaknya juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap pihak terkait lainnya di antaranya konsultan perencana dan pengawas. Proses pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap guna penuntasan kasus tersebut. Pihaknya akan berupaya secepatnya menuntaskan seluruh proses hukum empat dari tujuh paket pekerjaan yang masih tersisa.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Taufik, mengatakan pihaknya berkomitmen menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang masih tertunggak dan merupakan warisan dari Kejari terdahulu. Terkait empat dari tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan perbatasan tahun 2013, yang belum dituntaskan, pihaknya segera menuntaskan setelah proses hukum tiga paket jalan perbatasan tuntas.

Untuk diketahui, upaya pemerintah untuk membuka akses jalan bagi masyarakat di wilayah perbatasan malah dimanfaatkan oknum kontraktor untuk meraup keuntungan. Proyek peningkatan ruas jalan kantor Kecamatan Bikomi Utara yang dikerjakan CV. Kemilau Bahagia dengan pagu dana sebesar Rp 869.500.000, terkesan dipaksakan pengerjaannya, padahal material agregat yang digunakan tidak lolos uji laboratorium. Alhasil, paket pekerjaan tersebut tidak diaudit BPK karena dianggap sebagai paket pekerjaan liar.

Kondisi serupa pun terjadi pada proyek peningkatan jalan ruas jalan Faenake-Banain A yang dikerjakan CV. Pamitran dengan pagu dana sebesar Rp 1.310.002.000, peningkatan ruas jalan Saenam–Nunpo section II yang dikerjakan oleh CV. Viarie dengan nilai kontrak Rp 880.000.0000, serta peningkatan ruas jalan Saenam–Nunpo section III yang dikerjakan CV Tritunggal Abadi dengan nilai kontrak Rp 2.057.200.000.

Pihak kontraktor hanya bekerja di beberpa titik dengan sistem tambal sulam alias aspal di atas aspal. Sementara beberapa titik di ruas jalan tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak dikerjakan. Proses pengerjaan ruas jalan tersebut pun hanya berlangsung selama sebulan lebih. Sang kontraktor pun akhirnya kabur dan meninggalkan pekerjaan yang asal jadi. Masyarakat desa setempat bahkan sempat menegur sistem kerja sang kontraktor. Namun, sang kontraktor dengan entengnya menjawab bahwa pekerjaan tersebut akan beres dan sesuai dengan speck yang ada. Sayangnya, hal tersebut sama sekali tidak diwujudkan oleh sang kontraktor.