Jelang Pilkada, JNS Serukan Jaga Keharmonisan

berbagi di:
FOTO HAL 02 Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi menyampaikan sambutan saat acara rakor persiapan pelaksanaan pilkada serentak di 9 Kabupaten Provinsi NTT di Aula Fernandes, Kamis (26-11) Nahor (1)

 

 

 

Pemilu tahun ini khususnya di Provinsi NTT yang diselenggarakan di sembilan kabupaten pada bulan Desember 2020 ini, berbeda dengan tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A. Nae Soi (JNS) menyerukan agar warga di sembilan kabupaten yang akan melaksanakan hak pilihnya pada bulan Desember nanti, bisa benar-benar sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta tetap menjaga keharmonisan.

Hal itu disampaikan Wagub NTT, JNS saat membacakan sambutan dalam Rapat Kerja Koordinasi Persiapan Pilkada serentak sembilan kabupaten di Provinsi NTT tahun 2020, di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, Kamis (26/11).

Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, Ketua Bawaslu NTT, Thomas M. Djawa beserta jajaran KPU dan Bawaslu dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakn Pilkada serta undangan lainnya.
JNS mengatakan, berbicara mengenai demokrasi berarti berbicara mengenai tiga dimensi yakni dimensi ideal, dimensi realita, dan dimensi fleksibilitas.

Menurut JNS, Indonesia menggunakan demokrasi, namun ketika demokrasi tidak ditata dengan baik maka akan terjadinya Homo Momini Lupus atau manusia akan saling memakan, karena seseorang mau untuk menguasai sendiri.
Sehingga JNS meminta agar harus adapenataan secara baik, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan Pilkada di sembilan kabupaten.

“Homo Homini Lupus itu artinya manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, tapi kalau di NTT, Homo Homini Lupus itu artinya ‘lu jual saya beli’. Jadi jangan bakujual kalau jual, jual kelor aja. Tapi kalau untuk Pemilu kita jangan bakujual,” katanya.

JNS mengatakan, setiap tahun selalu ada yang namanya Pilkada yang sudah dilalui, sehingga dengan hal itu bisa menjadi pelajaran yang baik agar bisa menghadirkan kepala daerah yang baik pula.

“Apalagi situasi sekarang ini dalam keadaan pandemi Covid-19. Jadi pasti akan berbeda, teman-teman di lapangan pasti akan lebih rumit. Oleh sebab itu, apa pun yang terjadi mari kita menghadapinya sesuai dengan peraturan yang sudah ada,” jelasnya.
Ketua KPU NTT, Thomas Dohu mengatakan terkait distribusi logistik Pilkada sudah dilakukan sejak 24 September hingga 8 Desember nanti.

Untuk masa kampanye mulai dari 26 September sampai tanggal 5 Desember, sehingga masa kampanye berlangsung selama 71 hari.

“Untuk pembentukan KPPS sudah dimulai pada 1 Oktober sampai dengan 23 November lalu. Dan masa kerja KPPS itu mulai terhitung dari 24 November sampai dengan 23 Desember 2020. Sementara untuk pemungutan suara akan berlangsung 9 Desember, dilanjutkan dengan perhitungan rekapitulasi 9 Desember sampai dengan 17 Desember 2020,” tambahnya.

Ia menjelaskan ada empat tahapan Pilkada yang belum dilaksanakan hingga kini yakni pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi, sengketa PHP, dan penetapan hasil. Sedangkan dua tahapan yang sudah selesai yakni pengadaan logistik dan kampanye.

Mengenai TPS di sembilan kabupaten berjumlah 3.999 unit, jumlah PPK 672 orang, jumlah PPS 7.110 orang, serta jumlah KPPS ditambah Linmas sebanyak 35.991 orang dan untuk pasangan calon sebanyak 27 pasang.

Terkait pengadaan logistik, berbeda dengan tahun lalu karena ditambah APD untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sementara Ketua Bawaslu NTT, Thomas M. Djawa menjelaskan, tugas utama Bawaslu selain mengawasi tahapan pelaksana Pemilu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dan pencegahan berkaitan dengan tahapan yang dilaksanakan KPU.

Menurut Djawa, selama ini terdapat beberapa pelanggaran yang ditangani Bawaslu yakni terbanyak masalah netralitas ASN yang mencapai 60 kasus, sehingga Bawaslu meminta agar para ASN maupun instansi lainnya bisa netral dalam pelaksanaan Pilkada.

Dalam sesi dialog, Wagub JNS sempat menanyakan kepada KPU, apakah pemilih dibolehkan membawa sendiri atribut pencoblosan seperti paku guna mengantisipasi penyebaran Covid-19? Ketua KPU NTT, Thomas Dohu mengaku hal tersebut tidak diperkenankan karena telah disiapkan di bilik suara oleh KPU. (mg-25/R-4)