Jika Pemkot Kupang nekat maka pansus menjadi solusi

berbagi di:
ilustrasi-parkir

 

 

 

Stef Kosat

Dinas Perhubungan Kota Kupang diminta tidak egois dan harus melakukan pelelangan parkiran. Pelelangan perlu secepatnya diumumkan sesuai hasil rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin 13 Januari lalu.

“Jika hal itu tidak dilakukan maka akan ada kerancuan prosedur dan hal itu membuat DPRD Kota Kupang akan menempuh rapat Pansus untuk menyelesaikan masalah parkiran yang mandek karena intervensi penguasa,” ujar Sekretaris Komisi III Siqvrid Basoeki, melalui sambungan telpon pada Rabu (15/1).

Ia mengatakan Ketua Komisi III Telendmark Daud telah mengutusnya untuk menemui Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernadimus Mere di kantor Dishub, dengan permintaan supaya pengelolaan parkiran harus dilelang dan secepatnya diumumkan sesuai kesepakatan RDP.

“Tidak ada alasan bagi Dinas Perhubungan untuk keluar dari kesepakatan. Lelang harus dilaksanakan, coret 45 orang yang bermasalah, pengelola parkiran harus berasal dari kelurahan lokasi parkiran. Benar kewenangan ada pada pemerintah tetapi kita minta prosedur yang telah disepakati harus dijalankan,” jelasnya.

Menurutnya, berbahaya bila diumumkan secara sepihak seperti data yang kami terima. Apalagi semua nama yang bermasalah bukannya dicoret dinas. Tapi Dinas sertakan nama pengelola parkiran yang bermasalah dan mereka adalah tim sukses.

“Jika pemerintah Kota Kupang nekat lakukan itu maka tidak ada cara lain selain pansus dan komisi I setuju dengan itu”, tegas politisi Nasdem itu.

“Jika orang yang bermasalah dipakai ulang maka ini pelecehan terhadap dewan dan konflik politik akan dimulai. Harus ada keadilan bagi semua pihak baik dan jangan ada monopoli parkiran di Kota ini karena semua masyarakat butuh makan bukan hanya tim sukses. Sebab sesungguhnya dewan Kota khususnya Komisi III suda capek dengan ulah dan intervensi kotor ini,” tambahnya.

Jangan karena kepentingan tim sukses, maka korbankan PADPAD  masyarakat. Jangan biarkan ini menjadi bom waktu.

Sementara anggota Komisi III lainnya Adrianus Tali secara terpisah mengatakan, hari ini mereka rapat internal lagi untuk menyikapi ketidak patuhan Dishub Kota terhadap kesepakatan dalam RDP kali lalu.

“Tadi ada rapat khusus komisi 3 khusus membahas rekomendasi. Tujuan rapat itu untuk mencari solusinya. Setelah rapat, komisi langsung komunikasi dengan kepala Dinas Perhubungan,” pungkas Adi.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernadimus Mere, yang diwawancarai terkait proses seleksi dan kapan pengumuman seperti yang ia sampaikan dalam RDP dengan DPRD Kota Kupang pada Senin lalu itu.

Bernadinus meminta untuk tidak direkam dan juga meminta agar proses ini jangan ditulis lagi karena dalam waktu dekat akan diumumkan para pemenang lelang parkiran.

Ia mengatakan proses seleksi sudah dilakukan. Dalam waktu dekat akan diumumkan tapi tidak ada lelang lagi.

Terkait hutang dari para pengelola yang belum membayar parkiran di 2019 lalu, akan ditagih sebagai hutang daerah.

Ia sempat mengeluh bahwa ia hanya memiliki PR di parkiran yang bermasalah. Parkiran ini adalah bola panas yang dimainkan orang luar dan ia memikul dosa

Sementara Ketua Fraksi Nasdem Yuvensius secara terpisah mengatakan tidak ingin melangkahi tupoksi komisi III. Tetapi jika Ketua Komisi III setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Kupang dan tidak ada solusi bagi parkiran maka tentunya komisi I juga mendukung untuk diadakan rapat pansus.

“Jika ada tim yang sok-sok tetapi menjadi beban Pemkot Kupang dalam memberantas mafia pelayanan publik, mengapa pemerintah pertahankan orang itu. Apakah tidak ada orang yang mampu lagi di Kota Kupang yang bisa mengelola parkiran di Kota ini?” tegas Yuven. (bev/ol)