Jokowi Didesak Tanda Tangani UU Pemilu

berbagi di:
presiden-jokowi

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay meminta Presiden Joko Widodo segera menandatangani Undang-Undang (UU) Pemilu. Kolom tanda tangan UU Pemilu masih kosong, begitu pula dengan kolom nomor.

“Waktu sudah mepet, tapi belum ada pengundangan dari UU (Pemilu) baru,” ujar Hadar dalam diskusi bertajuk ‘Menyegerakan Pengundangan UU Pemilu dan Menilik Persiapan KPU untuk Pemilu 2019’ di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).

Hadar khawatir kesiapan KPU melaksanakan pemilu dan pilkada tak maksimal. Padahal, menilik amanat Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu yang baru, tahapan pemilu serentak dilakukan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya, tahapan sudah harus dimulai Agustus ini.

Menurut Hadar, percepatan penandatanganan dan pemberian nomor UU Pemilu penting dilakukan untuk mengantisipasi gugatan yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bila putusan MK mengubah beberapa ketentuan UU Pemilu, maka penyelenggara jadi punya waktu untuk merevisi ketentuan tersebut.

Selain itu, kata dia, bila UU Pemilu yang baru tak segera dinomori dan ditandatangani, akan ada anggapan KPU mempersiapkan Pemilu 2019 tanpa landasan.

“Kalau urusan pemilu tak ada landasan gampang dipelintir pihak yang tidak puas. Itu bisa mengganggu legitimasi dan kepercayaan kepada penyelenggaraan pemilu,” kata Hadar.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati sependapat. Yang perlu dicermati, kata dia, adalah potensi banyaknya gugatan uji materi UU Pemilu.

Khoirunnisa menilai potensi gugatan bukan hanya soal Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25%. Pasal lainnya seperti verifikasi partai politik juga rentan digugat ke MK.

“Mengingat tahapan Pemilu semakin dekat dan mendesak, maka penomoran UU Pemilu sangat penting. Tanpa adanya penomoran, proses uji materi belum bisa diselesaikan,” kata dia.

 

 

Sumber: MTVN